Kemendagri: 10 Ribu Desa Tidak Punya Kantor

Selasa , 19 November 2019 | 18:30
Kemendagri: 10 Ribu Desa Tidak Punya Kantor
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Benni Irwan

JAKARTA - Polemik desa fiktif penerima dana desa masih hangat diperbincangkan hingga saat ini. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun angkat bicara terkait polemik ini. Di mana dalam catatannya terdapat 10 ribu desa yang tidak memiliki kantor desa. 

Hal itu disampaikan Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Benni Irwan dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). 

"Kurang lebih 10 ribu desa itu tidak mempunyai kantor desa. Itu data dari BPS. Dan kurang lebih 14 ribu lebih desa belum menikmati aliran listrik di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Benny. 

Selanjutnya, Benny menjelaskan terkait aliran dana desa yang masuk ke 74.953 desa di seluruh Indonesia. Katanya, setiap desa memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda dalam mengelola dana subsidi yang disalurkan pemerintah pusat tersebut. Sehingga besaran penyaluran dana desa memiliki pagu anggaran yang berbeda. 

Namun demikian, ia menyatakan bahwa peran Kemendagri dalam penyaluran dana desa ialah termaktub di dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018, yang merupakan aturan perubahan dari Pemendagri nomor 113 tahun 2014. 

Aturan itu menjelaskan bahwa Kemendagri memiliki wewenang pengawasan terhadap penyaluran dana desa. Akan tetapi dijelaskan Benny, wewenang Kemendagri berada ditahap ketika penyaluran dana desa telah masuk ke rekening pemerintahan kabupaten. 

"Begitu dana sudah sampai di kabupaten, kemudian akan disalurkan ke tingkat desa disitu lah mulai peran kementerian dalam negeri mengatur penggunaan dana tadi," terangnya. 

Setelah itu, sambungnya, Kemendagri memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa tercatat rapih di dalam laporan keuangan yang semuanya diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). 

"Yang keuangan desa, yang sudah dibungkus di dalam APBDes itu diatur oleh Kemendagri dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, kemudian direvisi oleh Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa," imbuhnya. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load