Polemik Desa Fiktif Ditargetkan Selesai Desember

Selasa , 19 November 2019 | 19:00
Polemik Desa Fiktif Ditargetkan Selesai Desember
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Diskusi Publik FMB9 tentang Polemik Dana Desa 

JAKARTA - 56 Desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dikabarkan sebagai desa fiktif. Namun pemerintah menyangkal hal tersebut. Karena berdasarkan hasil investigasi kementerian terkait, desa-desa itu keberadaannya mawujud, hanya saja tata kelola pemerintahannya cacat hukum. 

Kementerian Keuangan sendiri sudah menyatakan membekukan sementara aliran transfer dana desa di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya kerugian negara. 

Di samping itu, pemerintah juga masih menyelesaikan hasil investigasinya, terkait berapa banyak jumlah desa yang betul-betul terindikasi fiktif.

Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyatakan, pihaknya bersama-sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) menargetkan menyelesaikan verifikasi data desa di seluruh Indonesia hingga Desember tahun ini. 

"Ya Desember (kita selesaikan pendataan desa di seluruh Indonesia), ya sebelum akhir Desember lah," katanya saat ditemui di kantor Kementrian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). 

Kemenkeu, lanjut Prima, masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan Kemendagri bersama sejumlah pihak terkait. Sehingga, pihaknya akan tetap membekukan penyaluran dana desa tahap ketiga di tingkat 2 Kabupaten. 

"Ini kita freeze dulu karena ada yang bermasalah yang tentunya akan ada detailnya yang bermasalah mana ya tentunya ini nanti tidak akan bisa disalurkan ke sana gitu ya untuk tahap ketiga," terangnya.

Adapun Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menyatakan hal yang sama. Di mana, pihaknya akan menyelesaikan investigasi awal desa yang dianggapnya cacat hukum dan akan ditindak. 

Akan tetapi, ia mengaku baru akan menyelesaikan pendataan desa yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. "Jadi Pak Dirjen (Prima) mengatakan sampai akhir tahun, maka kita akan tuntaskan kasus yang ada di Sultra, jadi sampai akhir tahun harus clear untuk penegakan hukumnya," jelasnya.

Lebih lanjut, dari 56 desa yang dikabarkan fiktif, terdata sebanyak 4 desa yang tata kelola pemerintahannya cacat hukum alias tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, ia masih belum mau membuka nama desa-desa tersebut. 

Ia mengatakan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintahan daerah di Sulawesi Tenggara terkait hak tersebut. Dengan tujuan membenahi desa yang terjadi maladminitrasi. "Makanya kita ingin semua pemerintah melakukan evaluasi dan validasi penantaan ulang di seluruh wilayah di Indonesia," imbuhnya. (Ryo)

 

 

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load