Penyalahgunaan Dana Desa, Dari Beli Mobil Sampai Nikah Lagi

Rabu , 20 November 2019 | 08:30
Penyalahgunaan Dana Desa, Dari Beli Mobil Sampai Nikah Lagi
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi Dana Desa

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan indikasi penyalahgunaan pengelolaan dana desa. Di mana, penggunaannya tidak sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Dalam beleid tersebut, tepatnya pada Pasal 4 dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan ke dalam tiga hal. Pertama, membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua, transfer Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Serta yang terakhir, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, persentase penggunaan dana desa yang diatur pihaknya terbagi menjadi dua. Di antaranya, 80 persen untuk pembangunan infrastruktur dan 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat. 

Akan tetapi, berdasarkan hasil investigasi Kemendagri, Benni menyatakan adanya dugaan mal administrasi yang dilakukan pemerintahan desa dan termasuk pemerintahan daerah, terhadap penggunaan anggaran dana desa. Ia menyebutkan bahwa anggaran dana desa digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli mobil dan menikah lagi. 

"Penggunaannya macam-macam, ada yang dipakai untuk beli mobil, ada yang dipakai untuk nikah lagi," ungkapnya saat ditemui di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). 

Karena hal tersebut, Kemendagri bersama-sama dengan Pemerintahan Daerah (Pemda) melakukan upaya lanjutan untuk mencegah penggunaan dana desa yang tidak sesuai. Salah satunya ialah dengan membekukan penyaluran dana desa tahap ketiga yang dipegang kendalinya oleh kabupaten setempat. 

Karena tidak menutup kemungkinan, penyalahgunaan penggunaan dana desa terus berlanjut. Karena disinyalir, penyalahgunaan itu dilakukan oleh aparatur pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat provinsi. 

"Macam-macam (penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan), di supra desa kecamatan, pendamping juga ada," imbuhnya. 

Sementara, berdasarkan data Kementerian Keuangan, transfer dana desa yang sudah disalurkan ke pemerintah daerah realisasi penyalurannya telah mencapai Rp 52 triliun atau 72,4 persen dari total pagu anggaran APBN 2019 sebesar Rp 70 triliun. 

Angka ini lebih tinggi dari perolehan tahun lalu diperiode yang sama yaitu sebesar Rp 44,4 triliun. Maka pertumbuhan transfer dana desa yang terealisasi pada tahun ini meningkat 17 persen secara tahunan (yoy). (Ryo)



KOMENTAR

End of content

No more pages to load