Bangun Infrastruktur Ibu Kota Baru, PUPR Butuh Anggaran Rp 256 Triliun

Rabu , 20 November 2019 | 20:00
Bangun Infrastruktur Ibu Kota Baru, PUPR Butuh Anggaran Rp 256 Triliun
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Danis Sumadilaga  

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan total biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Besaran total yang diperlukan ialah mencapai Rp 256 triliun. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menjelaskan, jumlah tersebut dialokasikan untuk 4 segmen pembangunan, yakni sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman, serta perumahan. 

PUPR, kata Danis, telah berhasil mengidentifikasi 4 segmen pembangunan tersebut yang menjadi kebutuhan pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan warga. 

"Kebutuhan infrastruktur dasar yaitu dari asumsi populasi 1,5 juta orang, kebutuhan konsumsi air 150 liter perhari per orang, kebutuhan debit air sekitar 4,1 meter kubik per detik," terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019). 

Selain itu, untuk segmen pembangunan kedua ialah untuk memenuhi kebutuhan akses jalan dan jembatan. Danis menerangkan, di kawasan ibu kota negara akan dibangun sekitar 57 km tol ring road. Kemudian akses jalan nasional di kawasan ibu kota pusat pemerintahan sepanjang 71 km, dan 129 km di kawasan ibu kota negara. 

"Adapun untuk mendukung fasilitas tadi, kita juga mendukung fasilitas pejalan kaki, lajur sepeda dan identifikasi rel kereta api. Dan dari jumlah rumah keluarga sebanyak 307 ribu unit hunian," tambah Danis. 

Ia juga menerangkan jadwal pelaksanaan keempat segmen pembangunan tersebut. Di mana, PUPR bakal memulai pembangunan secara bertahap. Pada akhir tahun 2020, PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar bisa selesai. Setelah itu, PUPR baru akan melanjutkan pembangunan infrastruktur khusus yang akan berlangsung hingga 2023. 

"Sehingga diharapkan 2024 proses pemindahan ibu kota bisa dimulai secara bertahap," imbuhnya. 

Namun untuk pencairan dananya, pemerintah pusat bakal menggelontorkan dana secara bertahap, yang dimulai tahun 2020 hingga 2024. Pada awal tahun depan misalnya, PUPR bakal mendapat sokongan dana sebesar Rp 0,9 triliun. Kemudian untuk 2021 bakal disalurkan sejumlah Rp 51,7 triliun. 

Adapun untuk 2022, dana sebesar Rp 76,9 triliun bakal kembali digelontorkan pemerintah. Sementara di 2023 pemerintah memberikan dana yang lebih tinggi lagi, yakni Rp 98,2 triliun. Barulah pada fase akhir 2024, pemerintah memberikan dana sebesar Rp 28,8 triliun. 

"Mungkin secara awal (pendanaannya) sangat sedikit pada 2020. Tapi akan dimulai besar pada tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024," tutup Danis. (Ryo)

 

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load