Digitalisasi Data Bisa Cegah Korupsi Pajak

Selasa , 03 Desember 2019 | 17:30
Digitalisasi Data Bisa Cegah Korupsi Pajak
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Sri Mulyani (tengah) bersama Suryo Utomo (kiri)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memiliki integritas. Pasalnya ia menemukan indikasi korupsi yang dapat terjadi saat pegawai DJP menagih Wajib Pajak (WP).  

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan, secara institusi Kemenkeu melarang seluruh pegawainya di banyak direktorat untuk tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Namun terkadang, ungkapnya, pegawai Pajak sering kali tergoda ketika WP menginkan pembayaran pajaknya lebih rendah dari yang ditagihkan. 

"Dari kasus korupsi pajak yang saya lihat, begitu wajib pajak tau dia harus bayar sesuatu yang cukup besar dia tergoda (untuk memanipulasi). Si wajib pajak dan pegawai keteguhan imannya mulai goyang. Pak, Pak, tinggi banget Pak (pajaknya). Boleh enggak kompromi. Nah ini rawan," ujarnya dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Dunia, di Kantor DJP, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). 

Semestinya, lanjut Sri, pada era digital saat ini Kemenkeu bisa menunjukan integritasnya melalui digitalisasi data. Di mana tujuannya untuk memperbaiki policy (kebijakan), kinerja organisasi, dan memperbaiki institusi. 

"Sehingga enggak ada WP yang merasa ada jajaran pajak yang bertemu WP dan mengatakan berdasarkan data X, tapi data harusnya Y. Terus si WP berpikir oh jangan-jangan dia bawa data ini buat biar di suap aja," ujarnya. 

"Jadi integritas data kita harus ditunjukkan kepada WP bahwa memang itu adalah sesuatu yang valid dan kredibel," sambungnya. 

Lebih lanjut, Sri meminta kepada Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo, untuk menciptakan sistem pendataan pajak yang mumpuni. "Saya minta Dirjen Pajak untuk dibantu, potensi-potensi seperti ini bisa dikurangi. Jangan anak buah kita digoda dengan godaan yang enggak mampu untuk mengatasi," pintanya. 

"Kerjanya udah bener. Tapi bedanya kalau puluhan M (miliar) mulai ada itungan. Kalau triliunan meleleh dia. Sehingga sistem harus membantu, jangan sampai anda menghadapi godaan yang anda enggak sanggup menghadapinya. Makanya harus ada sistem yang baik untuk itu (mencegah korupsi)," pungkas Sri. (Ryo)

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load