PP No. 20/2018 Tak Rugikan Tenaga Kerja Lokal

Jumat , 04 Mei 2018 | 15:00
PP No. 20/2018 Tak Rugikan Tenaga Kerja Lokal
Sumber Foto satryo yudhantoko
Heru Sudarmanto

DEPOK - Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Heru Sudarmanto menilai Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2018 merupakan filter yang tidak merugikan tenaga kerja lokal terhadap kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri "Konferensi Hukum Ketenaga Kerjaan" yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Gedung Auditorium Djokosoetono, Depok, Jumat  (4/5/2018).

Ia menegaskan, letak PP No. 20 tahun 2018 bukanlah masalah bagi tenaga kerja lokal Indonesia. "Saya tegaskan di sini, sebenarnya nggak ada masalah. Malah bagus. Karena dia tidak mengurangi syarat TKA justru hanya memperjelas proses," tuturnya.

Dia mengatakan, saat PP No. 20 hadir belum ada proses perizinan TKA bisa mencapai 6 hari, 14 hari, 45 hari dan bahkan 70 hari. Namun saat ini sudah berbasis Online Single Submission (OSS) yang prosesnya hanya memakan waktu 2 hari dengan ketentuan persyaratannya.

"Syarat-syaratnya apa? Syaratnya yaitu mereka harus ada kontrak kerja. Kedua mereka harus punya ijazah dan sertifikat kompetensi sesuai jabatan yang dibutuhkan. Selanjutnya dia harus berpengalaman paling minim sekurang-kurangnya 5 tahun. Dan para pemberi pekerja harus melatih untuk bisa berbahasa Indonesia," katanya.

Selanjutnya Heru menegaskan bahwa aturan ini bukanlah cara untuk membuka keran bagi TKA untuk masuk ke Indonesia."Buka kerannya ada di mana saya nggak ngerti! Karena saran tetap hanya dari dulu. Malah sekarang ini orang bisa berbondong-bondong masuk dulu, masuk ke logis kerja. Lah sekarang sudah ada perpres 20 tidak bisa," katanya.

Dengan adanya aturan PP No. 20 tersebut justru menjadi filter yang kuat. "Melalui perwakilan negara Indonesia di luar negeri semua itu berjalan," dia menambahkan.(ryo)

KOMENTAR