Jokowi: Nelayan Jangan Mau “Dikompori”  

Selasa , 08 Mei 2018 | 14:05
Jokowi: Nelayan Jangan Mau “Dikompori”   
Sumber Foto antarafoto
Presiden Joko Widodo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para nelayan agar tidak mau "dikompori" oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait program pemerintah kepada para nelayan.

"Nelayan harus menangkap arahnya, ke mana sih arahnya untuk kita sendiri? Jangan diplintir, ada yang 'dikompori', sehingga konsistensi kita ke tujuan jadi terbelokkan karena bisa saja ada unsur politik, ada unsur kepentingan-kepentingan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (8/5/2018).

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara Silaturahim Presiden Joko Widodo dengan perwakilan nelayan seluruh Indonesia dan peserta Rembug Nsional Tahun 2018 serta Musyawarah Nasional VII Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta.

"Tidak ada, mana sih Bu Susi (Pudjiastuti) ada kepentingan politik? Tidak ada kepentingannya. Bahwa banyak kepentingan yang terganggu iya, yang dulu enak, sekarang tidak enak iya, tapi itu yang harus kita kerjakan," ujar Presiden.

Kegiatan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan rawan "dikompori" tersebut, misalnya penenggelaman kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah perairan Indonesia dan pelarangan penggunaan cantrang sebagai alat penangkapan ikan.

"Kalau tidak di lapangan, kita tidak tahu ada kapal asing yang mengatasnamakan nelayan kita. Mereka pikir kita tidak mengerti? Mengertilah, saya orang lapangan, Bu Susi tiap hari di lapangan, ya mengerti, ini akan terus kita kerjakan konsisten," ujarnya.

Menurut Presiden dalam 3,5 tahun terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) yang dipimpin oleh Susi Pudjiastitui telah menenggelamkan 363 kapal asing ilegal."Padahal yang namanya kapal ilegal asing yang wira-wiri itu di wilayah perairan kita hitungannya 7.000-an, sekarang sudah tidak berani lagi masuk ke Indonesia. Masih ada 1, 2, 3 tapi ditangkap lagi sama Bu Susi, langsung ditenggelamkan," ujar Presiden yang disambut tepuk tangan para nelayan.

Artinya, bila sebelumnya ikan-ikan di perairan Indonesia kapal-kapal asing ilegal, maka saat ini nelayan Indonesialah yang menikmati ikan-ikan itu."Mestinya ikan-ikan bisa dinikmati bapak ibu semua. Kalau belum, artinya apa? Ikan-ikan belum berkembang lebih banyak lagi, mungkin masih menunggu, tidak tahu 1, 2 tahun, tapi laporan Bu Susi sudah ada kenaikan, tapi kita sendiri harus menyadari penggunaan alat tangkap jaring tidak ramah lingkungan harus dalam transisi, kita ubah. Kalau tidak, kita sendiri yang rugi," kata Presiden.

Dalam laporannya, Menteri Susi mengatakan ekspor ikan pada kuartal pertama 2018 meningkat 5 persen dari kuartal pertama 2017, yang menunjukkan hasil tangkapan para nelayan Indonesia membaik."Saya baru saja dari Pangandaran, mendengar cerita nelayan di sana katanya dulu di Pangandaran banyak ikan bawal putih, kakap, tapi sekarang ini betul-betul sangat sulit, kondisi itu yang harus dikembalikan lagi agar ikan-ikan jadi normal kembali. Tidak hanya di pangandaran, tapi di titik-titik lain. Nelayan harus mengerti, tidak ada pemerintah ingin menghambat atau merintangi atau tidak membolehkan, tidak ada, tapi arah ke depan para nelayan harus bisa baca ini untuk kebaikan nelayan kita sendiri," kata Presiden.(ant)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load