Jalan Panjang Menggenggam 51 Persen Saham Freeport

Kamis , 12 Juli 2018 | 19:25
Jalan Panjang Menggenggam 51 Persen Saham Freeport
Sumber Foto Dok/Ist
Lokasi tambang Freeport Indonesia di Papua.

JAKARTA – Acungan jempol agaknya pas dilayangkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan Gubernur Jakarta itu menorehkan sejarah. Betapa tidak, Indonesia kini resmi menggenggam 51 persen saham PT Freeport Indonesia melalui kesepakatan awal Head of Agreement PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) setelah melalui proses negosiasi alot lebih dari 10 bulan.

Kocek yang dirogoh pun tak sedikit, yakni mencapai US$3,85 miliar atau setara Rp55,4 triliun (asumsi kurs Rp14.400 per dolar AS).

Negosiasi dilakukan usai Freeport-McMoran Inc (FCX) bersedia untuk menyerahkan 51 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia pada akhir Agustus 2017.

Wacana divestasi Freeport ini sebenarnya bukanlah barang baru. Kewajiban Freeport untuk divestasi termuat di dalam Kontrak Karya (KK) yang diteken pada 1991 silam dan dipertegas kembali melalui Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Namun, meminta perusahaan asal AS itu untuk divestasi bukan perkara mudah. Sebab, berdasarkan pada KK, Indonesia harusnya sudah bisa mendapat 51 persen saham Freeport pada 2011 silam atau 20 tahun setelah KK itu berlaku.

Pemerintah kemudian menegaskan lagi pelepasan saham Freeport menjadi 51 persen setelah menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2014.

Kendati sudah bersedia melepas 51 persen sahamnya, nyatanya mengambil alih mayoritas kepemilikan perusahaan tambang yang sudah beroperasi lebih dari setengah abad ini tidak lah mudah. Proses negosiasi berjalan cukup alot.

Freeport sempat menolak penawaran awal yang diajukan pemerintah pada September 2017. Penolakan tersebut lantaran perbedaan cara menghitung valuasi saham.

Selain itu, pemerintah juga harus mengakuisisi hak partisipasi Rio Tinto pada Tambang Grasberg guna memastikan dapat mengantongi kepemilkan saham mayoritas pada Freeport Indonesia.

Alhasil, proses negosiasi pun terus mundur dari jadwal semula yang ditargetkan pada Oktober 2017. Pemerintah bahkan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport hingga tiga kali agar Freeport dapat tetap melakukan ekspor sambil menanti ujung dari negosiasi.

Akhirnya, persetujuan pengambialihan 51 persen saham pun baru ditandatangani pada hari ini.

Kendati sudah mendatangani Head of Agreement (HoA), jalan pemerintah untuk menjadi pemilik resmi 51 persen saham Freeport Indonesia belum selesai. Inalum masih harus memproses pembayaran sebesar US$3,85 miliar atau sekitar Rp55 triliun.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebut guna menuntaskan pembayaran tersebut, saat ini pihaknya telah mengantongi komitmen dari 11 bank di dalam dan luar negeri. Proses transaksi divestasi saham ini diharapkan dapat rampung pada Agustus mendatang."Kami harapkan dalam dua bulan selesai, termasuk dokumentasi (divestasi)," dia menambahkan.



Sumber Berita: cnnindonesia.com
KOMENTAR