DPR Minta BUMN Lakukan Penjadwalan Pembayaran Utang

Selasa , 31 Juli 2018 | 22:46
DPR Minta BUMN Lakukan Penjadwalan Pembayaran Utang
Sumber Foto Istimewa
Ketua DPR Bambang Soesatyo

JAKARTA--Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang perusahaan milik negara yang nilai totalnya mencapai Rp4.825 triliun pada 2018. "Jumlah total saat ini meningkat meningkat  Rp453 triliun dibandingkan pada akhir 2017," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, BUMN harus dapat menyelesaikan persoalan utangnya, tapi dalam menyelesaikan utang tersebut harus dapat menghindari menjual aset negara.  "Meminta Kementerian BUMN agar melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang dan berusaha untuk menyelesaikannya," katanya.

Politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan, agar Kementerian BUMN tidak melakukan negosiasi pinjaman utang kembali maupun tidak merencanakan menjual aset negara. Bamsoet juga meminta Kementerian BUMN melakukan kajian tentang kemampuan perusahaan-perusahaan milik negara untuk meningkatkan kinerjanya. "Terutama meningkatkan kemampuan untuk membayar pinjaman utang,” katanya.

Mantan Ketua Komisi Hukum DPR RI itu  juga meminta Kementerian BUMN dapat melakukan klasifikasi  BUMN yang kurang mampu dalam mengelola manajemen dan pembayaran utang, agar dapat melakukan merger dengan BUMN yang mempunyai kapabilitas lebih baik.



Sumber Berita:Antaranews.com

Tags :

KOMENTAR