Presiden Akan Bubarkan BP Batam

Rabu , 12 Desember 2018 | 16:48
Presiden Akan Bubarkan BP Batam
Sumber Foto Merdeka.com
BP Batam

JAKARTA--Pemerintah berencana membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam atau BP Batam  sebagai jalan keluar atas dualisme yang terjadi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut. Selain BP Batam, kini wilayah perbatasan itu dipimpin oleh pimpinan daerah sebagai Walikota.

Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (12/12) membahas masalah dualisme kepemimpinan pengembangan Batam dan memutuskan untuk membubarkan BP Batam. "Arahnya begitu [BP Batam dibubarkan]," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada media.

Ia mengundang Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo datang ke kantornya, untuk mendiskusikan keputusan pemerintah tersebut.

BP Batam yang lebih dikenal sebagai Otortan Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dalam upaya pengembangan kawasan tersebut. BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Selain itu juga memegang kewenangan perijinan antara lain Perijinan Fatwa Planologi, Perijinan Alokasi Lahan, Perijinan titik-titik lokasi iklan, SK BKPM tentang registrasi perusahaan di Indonesia, Angka Pengenal Import Terbatas (APIT), serta Izin Usaha Tetap (IUT).
 
Darmin menjelaskan, lambannya pengembangan di Batam tak lepas dari masih adanya dualisme kepemimpinan di kawasan tersebut. Hal ini, tentu perlu diselesaikan untuk mempercepat pengembangan Batam. "Intinya tadi pembahasan, masalah yang belum terselesaikan. Jawabannya adalah dualisme. Masih ada dualisme. Dari sana Presiden dan Wapres memutuskan untuk hilangkan dualisme," kata Darmin.

"Dengan cara, kewenangan pemerintah pusat yang ada selama ini di Batam akan dirangkap oleh Walikota," tegas Darmin.
 


Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR