Kenaikan Harga Tiket Pesawat Bikin Hunian Hotel Anjlok

Senin , 11 Februari 2019 | 15:55
Kenaikan Harga Tiket Pesawat Bikin Hunian Hotel Anjlok
Sumber Foto Dok/Ist
Arief Yahya

JAKARTA - Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut kenaikan harga tiket penerbangan domestik berdampak pada melempemnya tingkat hunian (okupansi) hotel pada awal tahun. Di Lombok, misalnya, okupansinya cuma 30 persen atau jauh lebih rendah dari okupansi hotel secara nasional yang berkisar 50-55 persen pada tahun lalu.

"Secara nasional, saya belum menghitung, tetapi beberapa provinsi menyebut okupansi drop dari 60 persen menjadi hanya 30 sampai 40 persen," katanya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Ia mengimbau maskapai penerbangan tidak menaikkan tarif besar-besaran dan mendadak, mengingat dampaknya cukup besar terhadap industri pariwisata. "Kalau penurunan (tarif) boleh besar dan mendadak," katanya.

Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani membenarkan tren okupansi perhotelan memang cenderung menurun. Ia menyebutkan bahwa okupansi hotel berbintang masih mencapai 56 hingga 57 persen pada 2017 lalu."Memang, pertumbuhan kamarnya juga cukup banyak. Pertumbuhannya memang tidak hanya yang konvensional, tetapi juga nonkonvensional, seperti AirBnB," ujarnya seperti dilansir cnnindonesia.com.

Ia merinci total jumlah kamar hotel berbintang tahun lalu mencapai 350 ribu kamar dan nonbintang 310 ribu atau naik 25 ribu kamar atau 7,7 persen dibanding tahun lalu.

Untuk menjaga okupansi perhotelan tahun ini, Hariyadi berharap maskapai penerbangan bersedia menurunkan harga tiket penerbangan yang melonjak di awal tahun. Misal, rata-rata harga tiket maskapai Garuda Indonesia melonjak 40 persen karena maskapai pelat merah itu menghilangkan tiket promo dari kelas ekonomi V,T,Q, namun memaksimalkan penjualan tiket kelas ekonomi Y yang lebih mahal."Terus terang kami merasa terpukul oleh kenaikan tiket yang dipicu oleh Garuda (Garuda Indonesia)," dia menjelaskan.

Tak hanya itu, maskapai Lion Air juga menerapkan bagasi berbayar yang mengerek biaya tiket pesawat yang dibebankan kepada penumpang."Praktek Garuda dan Lion Air ini sudah mengarah ke kartel yang menurut pandangan kami sudah tidak sehat," kata Hariyadi.

Ia berharap pemerintah membuka kesempatan untuk maskapai regional, seperti JetStar dan Scoot untuk melayani penerbangan antar daerah di Indonesia.

Dia juga menyadari kenaikan harga tiket dan pengenaan tiket bagasi tak terlepas dari tingginya harga avtur. Karenanya, ia berharap penjualan avtur di Indonesia tidak lagi dimonopoli oleh PT Pertamina (Persero). "Jangan sampai karena Pertamina yang tidak efisien, rakyat yang menanggung," tuturnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menghilangkan beban pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas penjualan avtur dan suku cadang pesawat.

 

KOMENTAR