Aset Negara di Jakarta Bisa Jadi Opsi Pendanaan Pemindahan Ibu Kota Baru

Selasa , 27 Agustus 2019 | 15:18
Aset Negara di Jakarta Bisa Jadi Opsi Pendanaan Pemindahan Ibu Kota Baru
Sumber Foto : Istimewa
Gambar Ibu Kota Negara Baru

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan sejumlah aset negara yang ada di DKI Jakarta sebagai salah satu sumber pendanaan pemindahan ibu kota baru.

Pemanfaatan tersebut dalam bentuk kerja sama pengelolaan aset negara terutama yang berada di kawasan DKI Jakarta.

"Itu kita juga harus memikirkan seluruh aset-aset republik yang ada di DKI sehingga inventarisasi dan bagaimana pelaksanaan proyek pemindahan itu sendiri, apakah bertahap atau sekaligus dan bagaimana penggunaan aset sekarang ini," kata Sri Mulyani saat ditemui di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (27/8/2019). 

Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hingga kini masih menunggu hasil kajian Menteri PUPR dan Bappenas terkait biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Termasuk biaya pembangun infrastruktur dasar yang rencananya akan mulai dikerjakan pada pertengahan 2020.

"Ya kan kita nanti akan pelajari masterplan develop oleh Menteri PU dan Bappenas bagaimana dari sisi kebutuhan pembangunan itu sendiri," kata Sri Mulyani.

Bappenas sendiri mengaku lebih memilih skema "tukar guling" dibandingkan menjual aset atas gedung-gedung Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di DKI Jakarta. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut pemerintah sudah memiliki landasan hukum atas aksi "tukar guling" tersebut seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. 

Karena aturan tersebut, pemerintah disinyalir kurang berminat menjual aset. Di sisi lain, penjualan aset tidak memberikan manfaat yang optimal atas kepemilikan pemerintah. "Sampai sekarang kami fokus pada kerja sama pengelolaan aset. Itu ada aturannya di Kementerian Keuangan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

Bambang menjelaskan skema "tukar guling" bisa dilakukan dalam berbagai hal. Mulai dari kerja sama sewa gedung perkantoran dengan pihak yang membutuhkan dan kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atawa lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture). (ryo/E-3)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load