KPPU: Simplifikasi Cukai Rokok Jangan Sampai Picu Monopoli

Selasa , 10 September 2019 | 20:16
KPPU: Simplifikasi Cukai Rokok Jangan Sampai Picu Monopoli
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi cukai rokok

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan Pemerintah jangan sampai rencana penerapan simplifikasi atau penyederhanaan tarif cukai rokok, bisa memicu monopoli di industri rokok dalam negeri yang ujungnya merugikan para pelaku industri kecil menengah (IKM).

"Pemerintah mesti mampu membuktikan bahwa simplifikasi cukai rokok mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana tujuan penerapan kebijakan itu," kata Komisoner KPPU Kodrat Wibowo dalam sebuah diskusi bertajuk "Kebijakan Cukai Tembakau Beserta Dampaknya", dibilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019). 

Kodrat juga mengingatkan jangan sampai kebijakan yang bertujuan untuk mendongkrak penerimaan negara tersebut, malah justru menjadi blunder karena hanya menguntungkan segelintir pemain industri berskala besar saja.

"Kalau tujuannya memang ingin menerima penerimaan negara yang lebih optimal, artinya menghindari adanya orang yang ingin menghindari membayar cukai lewat cara apapun, lewat cukai palsu dan lain-lain, saya pikir itu masalah administrasi yang bisa diperbaiki, terkait memang kompleksitas industri rokok di Indonesia," katanya.

"Tapi kalau misalkan yang ada adalah simplifikasi terkait yang cenderung mengarah pada kekuatan yang dalam kacamata kami, kekuatan Industri hanya di beberapa pihak saja, maka inilah yang menjadi concern berikutnya," sambung Kodrat. 

Selain itu, Kodrat juga menjelaskan, jika penyederhanaan layer dan penggabungan (produksi) diberlakukan, maka pilihan bagi pelaku usaha adalah melakukan penggabungan (merger) atau akuisisi perusahaan kecil oleh perusahaan besar, dengan tujuan agar perusahaan perusahaan kecil dapat bertahan. 

Artinya, lanjut Kodrat, IKM memiliki pilhan menggabungkan diri atau mengubah pola produksi. "Jadi bukan lagi menuju ke arah yang sifatnya tujuan di awal yaitu masalah penerimaan cukai yang optimal. Tapi persaingan usaha yang mungkin menjadi tidak sehat setelah ada pemusatan konsentrasi industri," Kodrat menerangkan. 

Sebagai lembaga pengawasan usaha, KPPU nantinya akan melakukan monitoring terhadap kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya ialah agar penerapan kebijakan simplifikasi cukai rokok dapat berfungsi sebagai alat penerima dan pendapatan negara. 

"Bagi KPPU apapun kebijakan yang bisa membahayakan potensi persaingan usaha yang tidak kompetitif dan menutup kesempatan berusaha UMKM, kami akan beri advokasi, pandangan untuk cara lain dan modifikasi yang tetap bisa pas bagi banyak pihak. Tepatnya, kalau pun memang tidak ada dampak negatif, simplifikasi harus dibuktikan oleh pembuat regulasi," dia menambahkan. (ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load