BKPM Jadi Kementerian, INDEF: Butuh Lebih dari Sekadar Nama

Rabu , 11 September 2019 | 18:09
BKPM Jadi Kementerian, INDEF: Butuh Lebih dari Sekadar Nama
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Taufik Ahmad

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad angkat bicara soal pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, terkait usulan mengubah lembaga yang dipimpinnya menjadi kementerian. 

Menurutnya, usulan tersebut hanya sebatas meningkatkan kewenangan pengurusan perizinan investasi secara birokrasi pemerintahan. 

"Saya kira pembentukan BKPM menjadi Kementerian Investasi bertujuan meningkatkan kewenangan pengurusan perizinan yang cukup banyak dikendalikan oleh kementerian atau lembaga terkait, plus pemerintah daerah. Dari yang sifatnya koordinasi menjadi memiliki hak untuk menetapkan dengan peraturan menteri," tuturnya saat dihubungi sinaharapan.co, Jakarta, di Rabu (11/9/2019).

Meski demikian, lanjut Tauhid, hal tersebut tidak menjamin bahwa ekonomi Indonesia akan meningkat dengan perubahan kelembagaan tersebut. Karena ia berpandangan bahwa banyak hal-hal lain yang tidak bisa dipecahkan oleh Kementrian Investasi nantinya. 

Misalnya, terkait dengan pengaturan tata ruang dan lingkungan, masalah perburuhan dan tenaga kerja, perpajakan dan insentif perpajakan, hingga masalah kontrak (aspek hukum). Ia melihat sejumlah hal itu mesti diperhatikan pemerintah untuk juga diperbaiki.

"Artinya, investasi asing melalui foreign direct investment (FDI) yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila persoalan persoalan tersebut juga beriringan diselesaikan," kata Tauhid. 

Selain itu, nilai ekspor Indonesia dalam hal produk barang jadi juga mesti ditingkatkan. Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 68,46 miliar sepanjang Januari-Mei 2019. Realisasi tersebut turun 8,61% dibanding periode sama tahun lalu. Sementara impor Januari-Mei 2019 mencapai US$ 70,60 miliar atau turun 9,23% dibanding tahun lalu. 

"Yang tak kalah menariknya adalah  peningkatan daya saing produk itu sendiri dan memposisikan produk kita masuk dalam rantai produksi dan pemasaran internasional. Nah ini yang tidak mungkin kementrian baru bisa tangani. Butuh lebih sekadar nama kementrian baru," tutup Tauhid. 

Wacana naik kelas BKPM menjadi Kementerian Investasi terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR untuk membahas Anggaran 2020, di Gedung Nusatara II, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019) siang tadi.

DPR awalnya bertanya kepada Kepala BKPM Thomas Lembong, mengenai apakah BKPM sudah cocok naik kelas menjadi Kementerian. Thomas pun menjawab tegas, bahwa sangat dimungkinkan BKPM menjadi Kementerian. 

Thomas juga menyatakan bahwa jika BKPM menjelma menjadi Kementerian Investasi nantinya, maka kinerja investasi Indonesia menjadi tanggung jawabnya. (ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load