Kemenko Perekonomian Optimistis Ekonomi RI Bisa Tumbuh di Atas Prediksi Bank Dunia

Kamis , 12 September 2019 | 07:25
Kemenko Perekonomian Optimistis Ekonomi RI Bisa Tumbuh di Atas Prediksi Bank Dunia
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi

JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas 5 persen seperti target yang ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut seolah membantah prediksi terbaru Bank Dunia (World Bank) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,9 persen tahun depan.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir menilai prediksi yang dibuat Bank Dunia tersebut merupakan asumsi terburuk, jika kita tidak segera mengantisipasinya.

"Kan World Bank memaparkan down side risk atau prediksi paling jelek. Indonesia bahkan pernah di triwulan II 2014, current account deficit (defisit transaksi berjalan) nya sebesar 4,26 persen, tapi kita aman-aman saja," ungkapnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (11/9/2019). 

Dia pun menilai prediksi Bank Dunia tersebut bersifat konservatif, artinya masih bisa tumbuh lebih baik lagi. Terlebih lagi, lanjut Iskandar, fundamental ekonomi Indonesia sendiri saat ini masih baik. Parameternya bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I 2019 sebesar 5,05 persen. 

"Dan saya perkirakan untuk tahun 2019 kita bisa tumbuh 5,1 persen hingga 5,2 persen. Dengan fundamental ekonomi yang lebih baik, kecil kemungkinan capital outflow yang dikemukakan World Bank akan terjadi. Selain itu, Indonesia juga melakukan reformasi struktural yang besar, tapi memang belum selesai semuanya," ungkapnya. 

Reformasi struktural yang disebutkannya antara lain berupa; pertama, kemudahan berusaha dengan cara pembebasan lahan, peningkatan infrastruktur, penyederhanaan dan percepatan perizinan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

"Sekarang pemerintah sedang garap dan belum selesai semua. Misalnya OSS (Online Single Submission) belum berjalan penuh di daerah, karena belum dibuat norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dan ada UU yang menghambat termasuk UU terkait otonomi daerah," jelasnya. 

"Makanya ini kita benahi dengan mengajukan omnibus law, yaitu mencabut pasal-pasal dari semua undang-undang yang menghambat percepatan perizinan. Selain itu, pemerintah memberikan insentif fiskal untuk mendorong investasi," tutup Iskandar. (ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load