Bos BUMN Banyak Tersangkut Korupsi, Sri Mulyani: Itu Bentuk Pengkhianatan

Jumat , 04 Oktober 2019 | 13:50
Bos BUMN Banyak Tersangkut Korupsi, Sri Mulyani: Itu Bentuk Pengkhianatan
Sumber Foto: Dok/Ist
Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut petinggi BUMN yang tersangkut korupsi telah berkhianat terhadap negara. Sebab diketahui, dua orang bos BUMN dalam beberapa minggu terakhir ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap pengadaan proyek.

Ungkapan itu Sri nyatakan karena melihat porsi anggaran yang dialokasikan untuk BUMN semakin besar di setiap tahunnya. Karena hal itu lah seharusnya para pejabat BUMN semakin berintegritas, bukannya malah gampang tergoda.

Sehingga, apabila hal yang sama menimpa pejabat di Kementerian yang dipimpinnya, maka Sri akan menyebut bentuk koruptif sebagai sebuah penghianatan terhadap negara.

"Memang di Kementerian Keuangan pun (kalau) kejadian seperti itu saya anggap sebagai penghianatan," katanya usai memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-73 di Kantornya, Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan kalau tindakan yang dilakukan dua orang petinggi BUMN itu telah menciderai nama baik perusahaan pelat merah. Sehingga, hal itu juga berpengaruh terhadap persepsi pengusaha dan masyarakat terhadap kinerja BUMN.

Bahkan yang lebih parahnya, persepsi masyarakat yang cenderung liar akan berpikir negatif yang berlebihan. Di mana, semua orang yang ada di dalam institusi yang tersangkut korupsi bakal dianggap korup. Padahal hanya segelintir orang yang melakukan perilaku tersebut.

"Mereka yang ingin melakukan hal yang baik, mereka yang ingin melakukan sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai suatu nilai-nilai profesionalitas dan kejujuran. Dan mayoritas mereka ini pasti kecewa dan tersakiti oleh kejadian seperti itu," ungkap Sri.

"Jadi mereka merasa apa yang mereka lakukan dengan baik hancur reputasinya dengan kejadian (korupsi) di antara BUMN hingga orang menganggap semuanya buruk," sambungnya.

Untuk itu, Sri berharap dewan komisaris perusahaan BUMN lainnya harus memperkuat tata kelola perusahaannya dan menerapkan sistem korporasi yang transparan dan akuntabel. Sehingga dapat menghindari dari kemungkinan-kemungkinan tindakan koruptif yang terjadi.

"Board dewan komisioner mereka seharusnya makin memperkuat tata kelolanya sehingga ini tidak menjadi repetitif (pengulangan). Harus menerapkan corporate governance yang berdasarkan pada asas transparansi dan check and balance," pintanya.

Sebelumnya diberitakan dalam beberapa minggu terakhir dua direksi BUMN ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Pertama yang baru ditetapkan adalah Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda terkait suap impor ikan.

Lalu beberapa hari sebelumnya KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap antar BUMN yang melibatkan PT Angkasa Pura II terkait proyek Baggage Handling System (BHS). (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load