Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Rabu , 09 Oktober 2019 | 15:51
Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Sumber Foto: SH/Satryo Yudhantoko
Darmin Nasution saat sambutan diacara launching BPDLH

JAKARTA - Pemerintah secara resmi membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang pengelolaannya dilakukan secara profesional.

Badan yang dirancang untuk mampu mendorong pembiayaan di bidang lingkungan hidup ini mulai beroperasi pada 1 Januari 2020. Badan ini juga diharapkan dapat memastikan keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan terbentuknya BPDLH, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap lembaga ini mampu memobilisasi sumber pendanaan lingkungan hidup, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar bisa dikelola secara transparan.

“Badan ini diarahkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dananya, serta memiliki standar tata kelola internasional. Dapat kami sampaikan bahwa saldo awal dana pokok BLU Pusat P2H (Pembiayaan Pembangunan Hutan) sebesar Rp 2,1 triliun,” ujarnya dalam acara launching BPDLH di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

Selain itu, Darmin juga menjelaskan bahwa BPDLH sebagai bentuk BLU yang berbeda dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H). Sebab, BLU Pusat P2H hanya bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan serta penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

Sementara pembentukan BPDLH dimaksudkan untuk memobilisasi pendanaan atau pembiayaan untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dari berbagai sektoral.

"Fungsi utamanya adalah memobilisasi pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa pendanaan semua itu tidak berjalan, baik sifatnya restorasi, konservasi, atau yang sifatnya pencegahan seperti kebakaran hutan, yang itu urusan penting," jelasnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga menyatakan hal yang serupa dengan Darmin. Namun ia menjelaskan lebih detail terkait kinerja BPDLH nantinya.

Katanya, BPDLH secara sistematis akan menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan serta penyalurannya dan pemupukan. Di antaranya untuk upaya mitigasi dan adaptasi iklim konservasi, keragaman hayati, dan berbagai kearifan lokal yang perlu dilindungi.

"Yakni dengan cara menyediakan kemudahan akses pendanaan dan menjamin keberlanjutan ketersediaan dana untuk berbagai pihak. Orientasi penyalurannya akan mencakup kegiatan small grant, investment dan capacity building (bagi masyarakat dan juga bagi aparat)," ungkapnya.

Adapun sebagai kementerian yang menaungi BPDLH, Kementerian Keuangan masih akan melakukan transisi BLU Pusat P2H ke BPDLH. "Kita mungkin transisi di 2019, kita akan menggerakan aset dan dana-dana yang sudah ada. Nanti di 2020 ke depan kita akan lihat potensi variasi dari sumber dananya," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Rp 2,1 T itu dari berbagai daerah, namun juga ada dana-dana lain yang akan kita gabungkan. Nanti proses transisi dari yang eksisting ke BLU ini dan nanti kalau neraca mulai terbentuk," imbuhnya. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load