BPDLH Diharapkan Bisa Serap Dana Hingga Rp 800 Triliun

Rabu , 09 Oktober 2019 | 16:02
BPDLH Diharapkan Bisa Serap Dana Hingga Rp 800 Triliun
Sumber Foto: SH/Satryo Yudhantoko
Sri Mulyani saat berpidato di acara launching BPDLH

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati berharap Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bisa menyerap dana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup hingga Rp 800 triliun.

Badan Layanan Umum (BLU) yang baru diresmikan itu, dijelaskan Sri bertujuan untuk menangani tiga hal terkait lingkungan.

Pertama yang berhubungan dengan climate change atau perubahan iklim. Hal itu, kata Sri, adalah salah satu program yang akan digalakkan untuk mengembangkan karbon market. "Ini adalah suatu yang akan terus menjadi feature yang penting sebagai pengelola lingkungan hidup," terangnya saat berpidato di acara launching BPDLH, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan DR. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

Tujuan kedua, lanjut Sri, mendukung pendanaan pelaksanaan program-program kementerian dan atau lembaga pemerintahan. BPDLH nantinya akan mengatur dan mengelola dana-dana yang berasal dari sumber yang berbeda, maupun yang berasal dari dalam dan luar negeri atau dari APBN dan non-APBN.

Kemudian untuk yang ketiga, BLU ini bisa menjadi institusi yang melakukan pembiayaan. Artinya, BPDLH akan mampu men-skema-kan program-program kebutuhan dalam bentuk anggaran yang langsung jadi. "Bisa saja dalam ekuitas, penjaminan dan lain-lain. Untuk itu nanti kita bekerja sama dengan institusi yang lain," ucap Sri.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mentaksir besaran dana yang bakal diserap BPDLH. Diperkirakan angkanya mencapai Rp 800 triliun.

"Potensialnya selain yang berasal dari reboisasi dan lain-lain, bahkan kalau untuk carbon trading dan juga potensi lainnya bisa mencapai Rp 800 triliun sebetulnya. Nanti akan kita lihat bagaimana strategi dan skemanya," ujar Sri.

Kendati demikian, Kemenkeu akan melihat potensi variasi dari sumber dana yang akan dikelola BPDLH. "Kalau dari APBN, itu sudah ada budget tagging, sampai 2018 mencapai lebih dari Rp 104 triliun, 2019 nanti saya akan lihat tagging-nya untuk berbagai aktivitas yang bisa diaplikasikan ke dalam climated related. Di 2020 tentu belum bisa kita identifikasi sampai nanti, apakah kita akan men-chip-in, nanti akan kita lihat di 2020," pungkasnya. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load