Catatan Ekonomi: Daya Saing Turun

Kamis , 10 Oktober 2019 | 08:03
Catatan Ekonomi: Daya Saing Turun
Sumber Foto Istimewa
Ilustrasi

Ini tentu bukan kabar yang menggembirakan karena terjadi di penghujung periode pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Daya saing kita ternyata turun, padahal sudah banyak yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan daya saing investasi.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah, termasuk mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) selama lima tahun terakhir, belumlah cukup. Masih banyak yang harus dikerjakan pemerintah untuk mempermudah perijinan dan insentif bagi investor. Tapi jangan dilupakan bahwa masalah terpenting yang menjadi pertimbangan investor adalah stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berpandangan masalah regulasi investasi yang rumit menjadi penyebab turunnya peringkat Indonesia untuk daya saing ekonomi global. Tahun lalu kita berada di posisi 45 kini turun menjadi 50. “Ya itu karena regulasi kita terlalu rumit dan institusi pemerintah yang belum terlalu ramah investasi,” katanya di Jakarta, Rabu (9/10).

Saat ini, kata Bambang, masih ada aturan yang tumpang tindih. Ini juga menyebabkan minat investor untuk berinvestasi ke Indonesia semakin rendah. Padahal, katanya,  negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia semakin agresif dalam menawarkan berbagai kemudahan penanaman modal.  “Ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia berkurang akibat kerumitan, ditambah pesaing kita agresif menawarkan kemudahan,” ujarnya.

World Economic Forum (WEF) mengeluarkan indeks daya saing global (GCI) tahun 2019 yang menempatkan Indonesia di posisi 50. Singapura menduduki posisi pertama di dunia, sebagai negara yang memiliki daya saing terbaik dengan skor 84,8. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi keempat setelah Singapura, Malaysia (27) dan Thailand (40). Namun kita masih diatas Filipina (64)  dan Vietnam (67).

Meski di bawah Indonesia, WEF menyebut Vietnam merupakan negara yang memiliki indeks paling meningkat seringga peringkatnya terdongkrak 10 poin dari sebelumnya 77.

Penurunan daya saing itu terkonfirmasi dengan fakta belum lama ini mengenai 33 perusahaan China yang merelokasi pabrik ke luar negeri, namun tidak satupun pindah ke Indonesia. Kenyataan pahit ini pula yang membuat Presiden Jokowi kesal.

Jokowi mengkritik proses perizinan investasi yang rumit dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. "Setelah dilihat lebih detail lagi kalau mau pindah ke Vietnam hanya butuh waktu dua bulan. Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu. Enggak ada yang lain," tegas Presiden.

Berdasarkan laporan Foreign Investment Agency (FIA) dan Ministry of Planning & Investement (MPI) Vietnam 2018, biaya investasi di kota Ho Chi Minh lebih murah dibandingkan Jakarta. Sebagai contoh, untuk menyewa Grade A Office hanya membutuhkan biaya US$ 17/m2/bulan. Sedangkan untuk menyewa tempat yang sama di Jakarta membutuhkan biaya US$ 50/m2/bulan.

Biaya tenaga kerja di Vietnam pun lebih murah. Upah pekerja untuk sektor manufaktur di Vietnam rata-rata adalah US$ 3.673/tahun. Sedangkan di Indonesia mencapai US$ 5.421/tahun. Tidak hanya di level kerah biru, untuk tenaga kerja tingkat menengah-tinggi pun Vietnam lebih kompetitif soal upah. Gaji insinyur di Vietnam per tahun adalah US$ 7.315 sedangkan di Indonesia mencapai US$ 8.066.

Pajak yang dikenakan di Vietnam juga relatif lebih murah dibanding Indonesia. Untuk pajak korporasi (CIT) atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Indonesia mematok flat di angka 25% sedangkan di Vietnam hanya 20% kecuali untuk sektor migas. Untuk Value Added Tax (VAT) alias Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keduanya mematok angka yang sama yaitu 10%. Namun Vietnam juga memberikan berbagai macam insentif pajak seperti pembebasan atau pengurangan pajak penyewaan dan penggunaan lahan.

Investor asing akan lebih tertarik jika suatu negara tujuan memiliki kepastian dan kemudahan regulasi. Seperti lahan yang murah dan mudah dalam jangka panjang, infrastruktur memadai misalnya listrik yang merata di berbagai daerah yang berpotensi untuk industri, dan birokrasi yang tidak berbelit terutama terkait perizinan. Selain itu, permasalahan tentang aturan sistem ketenagakerjaan seperti upah buruh dan produktivitas, serta insentif fiscal.

Jadi, memang banyak factor yang harus diperhitungkan agar daya tarik kita bagi investor meningkat. Dalam sebuah penelitian Bank Dunia beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa masalah yang paling diperhatikan calon investor adalah stabilitas politik dan keamanan, kemudian msalah kepastian hukum dan besarya market di negeri itu.

Jadi, seharusnya kita berkaca diri, apakah ketiga masalah tersebut kita cukup baik dan kompetitif dibanding Negara-negara lain, terutama para tetangga kita di Asean. Jangan sampai kita salah diagnose sehingga salah pula penanganan masalahnya.



Sumber Berita:Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load