Tanam Investasi Rp 513 Triliun, 43 Investor Diganjar Tax Holiday

Kamis , 17 Oktober 2019 | 06:52
Tanam Investasi Rp 513 Triliun, 43 Investor Diganjar Tax Holiday
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi Tax Holiday.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat 43 investor telah mendapatkan persetujuan untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak atau Tax Holiday. Para investor itu berasal dari 11 negara. Namun mayoritas mereka berasal dari Korea Selatan dan China. 

"Ternyata setelah kita menerbitkan PMK Tax Holiday, posisi per September, itu sudah ada 43 investor yang kita setujui mengajukan untuk investasi untuk mendapatkan Tax Holiday," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir saat ditemui di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019). 

Puluhan investor itu, disebutkan Iskandar, akan menanamkan modalnya di dalam negeri dengan total nilai Rp 513 triliun. "Itu sektornya macam-macam. Ada nikel, baja dengan turunannya vero nikel," terangnya. 

Bahkan, salah satu perusahaan asal Korea Selatan PT Lotte Chemical Indonesia, hampir selesai melaksanakan pembebasan lahan pembuatan pabrik petro kimia di Banten. "Pembebasan lahan mereka hampir 100 persen. Itu malah sampai Rp 46 triliun riil uangnya," sebut Iskandar. 

Kendati demikian waktu realisasi investasi sebesar Rp 513 triliun itu memerlukan waktu yang berbeda-beda, karena eksekusi setiap investor bermacam-macam. Selain itu, faktor kondisi ekonomi dan politik Indonesia turut mempengaruhi realisasi tersebut. 

"Jadi sebenarnya ini kuncinya nanti, apakah nanti sisi keamanan, kalau investor melihat aman-aman saja kondisi sosial politik kita, itu bisa cepat masuk itu investasinya," tutur Iskandar. 

Karenanya, hingga saat ini Kemenko Perekonomian sedang mengejar disahkannya RUU Perizinan Investasi yang disusun melalui metode Omnibus Law. Sebab ada sekitar 72 UU yang terkait perizinan investasi dan diduga menghambat investasi. Sehingga perlu adanya penggabungan regulasi ke dalam satu draf baru. 

Iskandar menyebut, penyusunan draf regulasi tersebut masih terus disempurnakan. Karena itu, diprediksi draf RUU Perizinan Investasi bakal rampung dan diserahkan sebelum masa pemerintahan Jokowi-JK berakhir. 

"Tiap dua hari ada rapat itu, janjinya kan mau diserahkan di akhir jabatan. Diekseskusi oleh pemerintahan baru. Tantangannya ya saya kira ada di DPR, mudah-mudahan saja sesuai dengan yang diusulkan," dia menambahkan. (Ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load