Darmin : Pemerintahan Jokowi-JK Dimulai Dalam Situasi Ekonomi Melambat

Jumat , 18 Oktober 2019 | 20:41
Darmin : Pemerintahan Jokowi-JK Dimulai Dalam Situasi Ekonomi Melambat
Sumber Foto : Istimewa
Darmin bersama 5 Menteri bidang perekonomian.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan kesan-kesannya saat menjabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengatakan kalau pemerintahan periode 2014-2019 itu memulai kinerjanya dengan situasi ekonomi yang melambat. 

Hal itu disampaikan Darmin dalam acara temu media bersama jajaran menteri bidang perekonomian, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019). 

"Pemerintahan Jokowi-JK yang akan segera berakhir ini dimulai dalam situasi ekonomi kita sedang melambat. Kenapa? Waktu itu tahun 2010-2011 harga dari hasil sumber daya alam sedang menanjak, dan kita keluar dari krisis 98-99 dan bahkan juga 2007-2008 ada krisis lagi," ungkapnya. 

"Itu harga hasil komoditi sumber daya alam naik dengan pesat dan mulai turun tahun 2011. Sehingga pemerintah ini memang dimulai dengan periode lingkungan ekonominya sedang mengarah ke perlambatan," sambung Darmin. 

Namun demikian, ekonomi Indonesia berusaha merangkak naik pertumbuhannya ketika era Jokowi-JK, kata Darmin. Saat itu, diceritakannya, pemerintah mengambil keputusan yang berat. Yakni membuat satu kebijakan yang cukup radikal untuk menaikan harga BBM. Hal itu guna meningkatkan mutu iklim ekonomi dalam negeri. 

"Dulu 2014 itu yang kami lakukan adalah suatu langkah yang cukup radikal, yaitu menaikan harga BBM, sehingga itu ada pengurangan subsidi dalam jumlah besar, yang kemudian dipakai untuk, satu adalah membangun infrastruktur, kedua untuk pendidikan dan ketiga bantuan sosial. Itu dia tiga alur besarnya," beber Darmin. 

Dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut, mantan Gubernur Bank Indonesia itu memaparkan, investasi di Indonesia perlahan membaik. Buktinya, hampir 50 persen pembangunan infrastruktur kategori proyek strategis nasional (PSN) dibiayai swasta. 

"Sehingga undangan terhadap investor juga kemudian direspon dengan baik. Sehingga pembangun infrastruktur kita berjalan. Infrastruktur kita yang di PSN, 223 poyek tambah 3 program, itu sebagian besar 50 sekian persen itu didanai oleh swasta dan bukan oleh pemerintah," tutur Darmin. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load