INDEF: Menteri Tidak Boleh Pegang Jabatan Komisaris/Direksi Perusahaan

Senin , 21 Oktober 2019 | 12:11
INDEF: Menteri Tidak Boleh Pegang Jabatan Komisaris/Direksi Perusahaan
Sumber Foto : Istimewa
Nadiem Makarim

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan kepada seluruh menteri yang nantinya dipilih untuk mengisi kabinet Presiden Joko Widodo Jilid II untuk menanggalkan jabatannya sebagai komisaris atau direksi di suatu perusahaan.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad saat dikonfirmasi sinarharapan.co, Senin (21/10/2019), menjelaskan beberapa orang pimpinan perusahaan sudah mulai terlihat bakal menjadi menteri. Misalnya saja CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek, Nadiem Makarim. 

Menurut Tauhid, Nadiem mesti menanggalkan jabatannya sebagai CEO. Hal itu sesuai dengan Pasal 23 huruf b, Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 

"Jelas harus dilepas, karena menteri tidak boleh pegang jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta," tegasnya.  

Nadiem sendiri mengaku telah mundur dari jabatannya di perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring atau online itu. 

"Sudah pasti posisi saya di Gojek sudah mundur dan tidak ada kewenangan sama sekali. Sama sekali tidak ada posisi dan kewenangan apapun di Gojek," tuturnya seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019). 

Lebih lanjut, Nadim mengaku belum mengetahui posisi kementerian apa yang akan ditempati olehnya. 

Akan tetapi ia mengaku bahagia diberikan tanggung jawab sebagai salah satu menteri di pemerintahan periode 2020-2024. "Saya sangat senang jadi orang Indonesia sata ini. Mimpi saya dari dulu mau menunjukan Indonesia di panggung dunia," dia menyampaikan. 

"Mengenai posisi spesifiknya itu akan diumumkan bapak presiden," Nadiem menambahkan. (Ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load