Ini Tantangan Erick Thohir dan Wishnutama Jika Jadi Menteri Bidang Ekonomi

Senin , 21 Oktober 2019 | 15:57
Ini Tantangan Erick Thohir dan Wishnutama Jika Jadi Menteri Bidang Ekonomi
Sumber Foto: Istimewa
Wishnutama dan Erick Thohir.

JAKARTA - Sejumlah sosok profesional telah mendatangi Istana Kepresidenan siang ini. Beberapa diantaranya merupakan sosok yang tak asing, misalnya saja seorang pengusaha Indonesia Erick Thohir dan juga pendiri media NET Mediatama Televis Wishnutama.

Kedatangan mereka merupakan sebuah pertanda keduanya akan menjadi menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.

Erick sendiri mengaku ditawari oleh Presiden Joko Widodo untuk duduk sebagai menteri di bidang ekonomi. Begitupun dengan Wishnutama yang mengatakan diminta Presiden membantu perkembangan industri kreatif dalam negeri.

Namun demikian, peneliti senior yang juga Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengaku belum melihat kecendrungan Erick dan Wishnutama cocok untuk menempati jabatan menteri bidang perekonomian secara spesifik.

"Mereka orang profesional namun saya belum punya preferensi kuat sebaiknya mereka dalam posisi yang mana," katanya saat dihubungi sinarharapan.co, di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Tetapi, ia memberikan catatan yang akan menjadi tantangan bagi keduanya. Misalnya saja bagi Erick Thohir yang santer dikabarkan akan menjadi Menteri BUMN.

Tauhid mengatakan, tantangan Erick jika menjadi Menteri BUMN ialah meningkatkan daya saing BUMN dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Salah satu indikator yang menurutnya bisa dipakai ialah dengan melihat target pengeluaran modal (Capex) BUMN di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Saya kira targetnya adalah meningkatnya kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN. Misalnya target Capex BUMN (pengeluaran modal) hingga tahun 2024 sebesar Rp. 750-800 triliun rupiah," terang Tauhid.

Selain itu, Tauhid juga menyampaikan tantangan bagi Wishnutama, jika benar menjadi Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). "Sementara Bekraf targetnya adalah meningkatkan peran Bekraf dalam perekonomian masyarakat, khususnya UMKM mengingat mereka yang saat ini tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital," dia menyebutkan.

Lebih lanjut, Tauhid mengingatkan kepada seluruh calon menteri yang berasal dari kalangan profesional untuk mengundurkan dirinya sebagai komisaris, atau direksi di perusahaan yang dipimpinnya masing-masing.

Sebab, hal itu jelas tertuang dalam Pasal 23 huruf b, Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Di mana bunyi dari peraturan tersebut adalah, seorang menteri tidak boleh memegang jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.

"Saya kira terdapat kemungkinan 'conflic interest' keputusan seorang menteri dengan keputusan seorang komisaris/direksi dari berbagai dimensi. Dan kedua juga sangat tidak menguntungkan bagi kinerja perusahaan karena akan terganggu kinernya karena orang penting di perusahaan tersebut bekerja untuk negara," imbuh Tauhid.

"Kemudian, efek domino juga akan terjadi apabila kinerjanya sebagai menteri dinilai banyak pihak sedang tidak baik kinerjanya," pungkasnya. (Ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load