Pasar Menanti Kebijakan Kabinet Indonesia Maju

Kamis , 24 Oktober 2019 | 09:53
Pasar Menanti Kebijakan Kabinet Indonesia Maju
Sumber Foto : Istimewa
Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA - Sesuai dengan janjinya, kemarin Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet baru, yang akan membantu dalam menjalankan pemerintahan untuk periode 2019 – 2024, yang sekaligus akan dilantik pada hari yang sama. Beberapa menteri lama masih dipertahankan, meski mayoritas adalah nama-nama baru baik dari kalangan professional maupun partai politik (parpol).

Perubahan nomenklatur yang tidak signifikan memberi ruang bagi para menteri untuk bisa segera menjalankan tugasnya, meski beberapa kementerian dipimpin oleh sosok baru. Porsi mayoritas yang dipegang oleh professional akan semakin memudahkan gerak pemerintah dalam mengambil keputusan, sedangkan sekitar 45% yang dipimpin oleh partai politik, akan berdampak positif bagi pengambilan keputusan yang menyangkut perundang-undangan.

Menurut Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi, dengan melihat menteri koordinator yang telah ditunjuk oleh presiden, ada harapan perbaikan koordinasi antara kementerian yang kelihatannya lebih kuat. ‘’Sebenarnya pasar tidak sekedar melihat sosok yang dipilih, namun lebih menantikan kebijakan yang akan diambil dalam waktu dekat, dimana kesinambungan kebijakan dengan kebijakan pendahulu akan berdampak positif pada pasar," kata Lucky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/10/2019).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memilih Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dari yang sebelumnya dipimpin oleh Wiranto. Airlangga Hartarto terpilih menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian, menggantikan Darmin Nasution. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Muhadjir Effendy, yang sebelumnya pos ini tidak ada. Luhut B. Panjaitan tetap memimpin Menteri Koordinator bidang Maritim, ditambah lagi dengan penugasan baru untuk mendorong masuknya investasi.  

Dengan posisi kabinet yang lebih seimbang antara professional dan parpol, upaya pemerintah untuk mendorong masuknya investasi harusnya lebih sukses, terutama dengan adanya rancangan undang-undang (RUU) prioritas menyangkut perpajakan, minerba, dan ketenagakerjaan. Melalui koalisi gemuk yang ada di parlemen saat ini, upaya untuk mendapatkan persetujuan dari parlemen diharapkan tidak memakan waktu yang lama.

‘’Kami melihat minat investor asing untuk masuk ke portfolio saham dan surat berharga negara masih cukup tinggi, dengan yield yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan negara lainnya, sehingga masih ada ruang bagi rupiah dan indeks saham untuk menguat,’’ papar Lucky. 

Anak usaha Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) ini menilai, Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk memotong suku bunga acuan dalam bulan ini sebesar 25 basis point (bps), setelah sejak Juli BI secara bertahap memotong suku bunga sebesar 25 bps hingga ke level 5,25% pada bulan lalu dari posisi 6% pada Juni 2019. Bank sentral akan mengumumkan BI 7-day repo rate dalam rapat dewan gubernur yang akan diputuskan hari ini (24/10/2019). (E-3)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load