Penurunan Batas Maksimal Transaksi Tunai Dikaji

Selasa , 17 April 2018 | 14:55
Penurunan Batas Maksimal Transaksi Tunai Dikaji
Sumber Foto kompas.com
Nasabah menarik di sebuah ATM.

JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mempertimbangkan untuk menurunkan batas transaksi uang kartal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang saat ini masih diusulkan maksimal sebesar Rp100 juta.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (17/4/2018), mengatakan batas maksimal Rp100 juta bagi sejumlah lembaga penegak hukum masih terlalu tinggi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan batas maksimal transaksi tunai sebesar Rp25 juta.

"Angka Rp100 juta memang relatif tinggi. Tapi setelah berkembang dan masyarakat lebih banyak pakai nontunai. Bisa kita diskusikan untuk diubah," ujarnya seperti dilansir antaranews.com.

Dalam naskah RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) batas maksimal penggunaan transaksi tunai masih dibatasi maksimal Rp100 juta untuk setiap transaksi. Namun besaran batas maksimum itu masih didiskusikan antara pemerintah, BI, dan lembaga penegak hukum. Besaran maksimum itu juga masih bisa berubah saat pembahasan di DPR.

Nantinya, jika ada masyarakat yang ingin bertransaksi di atas besaran maksimum yang ditetapkan wajib menggunakan sistem keuangan perbankan seperti transfer. Selain transaksi yang lebih cepat dan efisien, hal ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.

Kepala KPK Agus Rahardjo menjelaskan usulan penurunan batasan maksimal untuk transaksi tunai sebesar Rp25 juta itu agar dapat mempersempit ruang bagi pelaku tindak kejahatan pencucian uang maupun korupsi.

Ketua Tim Penyusun RUU PTUK Yunus Husein menyatakan ada sejumlah alasan mengapa batasan maksimal transaksi tunai Rp100 juta. Salah satunya karena banyak negara menetapkan Rp100 juta sebagai batasan maksimal untuk transaksi uang kartal.

"Di pasal 30 UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) itu Rp100 juta batasnya. Di mana-mana, lintas batas negara memang banyak pakai Rp100 juta. Yang di atas Rp100 juta dianggap bernilai tinggi, kalau yang di bawah itu dianggap ritel," dia menambahkan.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load