Ruang Perbaikan Infrastruktur Masih Terbuka

Jumat , 08 November 2019 | 09:12
Ruang Perbaikan Infrastruktur Masih Terbuka
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi Proyek Infrastruktur di Papua

JAKARTA - Bahana Sekuritas meyakini
ruang untuk perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas masih akan berlanjut dengan tidak hanya mengandalkan anggaran negara semata, tapi perlu peran serta swasta untuk berpartisipasi dengan pola-pola pembiayaan yang feasible.

"Dengan pembangunan yang cukup agresif dilakukan, ternyata kualitas infrastruktur Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN," ujar Direktur Utama Bahana Sekuritas Feb Sumandar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11/2019).

Feb menjelaskan, sebagai negera kepulauan yang memiliki panjang jalan secara total hampir mencapai 600.000 km, namun panjang jalan yang sudah diaspal masih di bawah 60 persen.

"Bandingkan dengan Malaysia yang memiliki total panjang jalan hampir 300.000 km, jalan yang telah diaspal mencapai sekitar 75 persen, atau panjang jalan Thailand yang sudah diaspal hampir 100 persen," ujarnya.

Feb meyakini dengan integrasi tol trans Jawa dan Sumatera serta dan rencana membangunan jalan baru sepanjang 837 km dalam RAPBN 2020, akan semakin meningkatkan kualitas infrastruktur ke depannya. 

Data World Bank memperlihatkan infrastruktur index Indonesia menunjukkan perbaikan dari peringkat 60 untuk periode 2016/2017, menjadi peringkat 52 pada periode 2017/2018. Peringkat Indonesia masih lebih baik bila dibanding India dengan peringkat 66 dan Filipina peringkat 97. Untuk semakin meningkatkan peringkat dan kompetitifnes Indonesia kedepannya, Bappenas memperkirakan diperlukan total belanja infrastruktur sekitar Rp 6.421 triliun untuk periode 2020 – 2024.

Dari perkiraan total kebutuhan pendanaan tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 37% akan mengandalkan anggaran negara, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi sekitar 21% dan peran swasta diharapkan sebagai mayoritas dengan porsi mencapai 42%.

Peran BUMN untuk membiayai pembangunan infrastruktur hingga tahun ini, sudah cukup besar yang pada akhirnya memicu kenaikan rasio net gearing atau rasio utang terhadap modal menjadi sebesar 2.2 hingga semester satu 2019, dari sebesar 0.7 pada 2015.

‘’Di sinilah perlunya kerja sama seluruh pihak baik pemerintah, BUMN, maupun swasta untuk duduk bersama menciptakan kepastian hukum dan investasi yang bisa membuat swasta mau terlibat untuk membiayai proyek infrastruktur yang sifatnya komersial, ataupun swasta bekerja sama dengan BUMN untuk saling melengkapi, papar Feb. Ada banyak skema pembiayaan yang bisa dilakukan baik oleh swasta atau BUMN bekerja sama dengan swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur," tambahnya. (E-3)

 

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load