Menteri ATR/BPN Segera Hapus IMB dan Amdal

Jumat , 08 November 2019 | 18:45
Menteri ATR/BPN Segera Hapus IMB dan Amdal
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Sofyan Djalil

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan ikut mengupayakan implementasi pertumbuhan investasi di Indonesia. Salah satunya ialah dengan menghapus pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Selama ini, dijelaskan Menteri/Kepala ATR/BPN Sofyan Djalil, investor selalu dihambat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlarut-larut oleh pemerintah daerah. Belum lagi keharusan mengurus Amdal yang juga memakan waktu cukup lama.

Sehingga nantinya, IMB dan Amdal akan dimasukan ke dalam Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini dimungkinkan, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki RDTR. 

Akan tetapi, disebutkan Sofyan, dari 500 kabupaten/kota di Indonesia yang ada hingga saat ini, baru 53 kabupaten/kota yang memiliki RDTR. Padahal seharusnya, seluruh wilayah di Indonesia sudah memiliki RDTR. 

"Tanpa RDTR akhirnya kita tidak tahu penggunaan spesifik tentang lahan tertentu dan bangunan tertentu, tentang kebijakan tata ruang yang bisa menjadi pijakan," ungkapnya dalam sebuah diskusi bertajuk 'Wacana Penghapusan IMB dan Amdal melalui RDTR', di Kantor Kementrian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019). 

Maka, Sofyan menegaskan bahwa peluang penyederhanaan perizinan melalui penyusanan dan penetapan RDTR ini juga untuk memaksimalkan implementasi sistem perizinan satu pintu yang disebut dengan Online Single Submission (OSS) yang dibuat pemerintah pusat.

"Tanpa itu (RDTR) kita tidak bisa melaksanakan OSS (Online Single Submission)," sebutnya. 

Dalam waktu dekat, diakui Sofyan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk bisa mendapat alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat, untuk percepatan penyusunan dan penetapan RDTR. Meskipun selama ini penyusunan dan penetapan RDTR dialokasikan dari dana Pemda, pihaknya akan tetap mengusahakannya.  

"Kita akan bicara dengan Bappenas supaya tentang tata ruang ini dapat perhatian khsusus anggaran dari pemerintah pusat. Kok bukan pemerintah daerah pak? Mereka tidak mau mengalokasikan dana banyak-banyak untuk tata ruang," dia menambahkan. (Ryo)

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load