Syarat Penerima Dana Desa Minimal Harus Dihuni 1.000 Penduduk

Kamis , 14 November 2019 | 18:11
Syarat Penerima Dana Desa Minimal Harus Dihuni 1.000 Penduduk
Sumber Foto: SH/Satryo Yudhantoko
Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA - Polemik desa fiktif atau abal-abal yang mendapat aliran dana desa masih terus dilakukan pendataan oleh Kementerian Keuangan. Hingga saat ini, desa yang tercatat resmi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ialah sebanyak 74.957.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengungkapkan bahwa data yang masuk ke bendahara negara ialah sama dengan catatan Kemendes.

Oleh karenanya, Kemenkeu masih harus terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Pemerintah Daerah, terkait penambahan jumlah desa yang ada hingga saat ini.

"Kita akan lihat terus bersama Kemendagri dan Kemendes. Sedangkan tentu dari pemda akan terus melakukan juga verifikasi," terangnya saat ditemui di Kantor Direktorat Jendral Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

Namun demikian, ia membeberkan kriteria khusus tentang desa-desa yang berhak mendapatkan kucuran Dana Desa. Yaitu, disebutkannya, jumlah penduduk mesti lebih dari 1.000 orang.

"Kalau desa di Jawa harus minimal 5 ribu penduduknya. Kalau di luar Jawa ada yang 2 ribu, ada yang 3 ribu, ada yang di luar Jawa yang (Indonesia bagian) timur lebih sedikit lagi. Tapi enggak ada yang lebih sedikit dari seribu rasa-rasanya," terang Sri.

Sehingga, lanjut Sri, kalau ada desa-desa yang jumlah penduduknya kurang dari 1.000 orang atau bahkan 100 orang, maka bisa dipastikan desa itu fiktif.

"Kan berarti bukan desa, kecuali kalau desa legacy (perubahan struktur) dalam hal ini. Kemudian kalau ada perubahan karena adanya bencana alam kan harusnya diregister lagi mengenai batas desa dan yang lain-lainnya," ungkapnya.

"Jadi dalam hal ini, mungkin kita akan lihat kalau ada desa yang bahkan enggak ada penduduknya, ya itu menunjukkan bahwa indikatornya sudah minimum thresholdnya (batasannya) sudah enggak ada," tutup mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. (Ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load