Kerusuhan 21-22 Mei, Kapolri Pilih Gandeng Komnas HAM Ketimbang TGPF

Kamis , 13 Juni 2019 | 13:00
Kerusuhan 21-22 Mei, Kapolri Pilih Gandeng Komnas HAM Ketimbang TGPF
Sumber FotoDok/Ist
Kerusuhan 22 Mei di Jakarta.

JAKARTA - Muncul desakan agar pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengenai kerusuhan 21-22 Mei. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memilih lembaganya menggandeng Komnas HAM dibanding pembentukan TGPF. Dia mengatakan, Polri telah membentuk tim yang dipimpin Irwasum untuk menelusuri ada tidaknya pelanggaran HAM oleh aparat pada penanganan rusuh 21-22 Mei.

"Pertama, tim yang sudah ada sekarang dari investigasi polri itu dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri. Ini penting karena unsur internal ini bsa menembus batas-batas dalam institusi sendiri," ujar Tito di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Tito sadar tim internal yang dipimpin Irwasum itu memiliki kelemahan karena memiliki ruang terjadinya konflik kepentingan. Oleh karena itu, dia membuka komunikasi dengan Komnas HAM.

"Mungkin kelemahannya dianggap protektif. Oleh karena itu, kami membuka komunikasi dengan Komnas Ham juga silakan untuk melakukan. Untuk apa ada TGPF kalau seandainya kalau Komnas Ham adalah otoritas resmi yang dibentuk oleh UU dan bukan posisinya di bawah presiden, apalagi di bawah Polri," tuturnya seperti dilansir detik.com.

"Kita percayakan kepada Komnas Ham dan tim investigasi untuk bisa menembus ke dalam institusi sendiri. Karena TGPF untuk menembus sangat sulit untuk meminta outsider. Tapi insider lebih mudah menembus. Tapi membuka ruang kepada outsider yang merupakan otoritas resmi," dia menambahkan.

Dorongan soal pembentukan TGPF 22 Mei ini salah satunya datang dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menilai penyelidikan yang dilakukan Polri semata akan diragukan masyarakat."Penyelidikan oleh Polri saja selain akan bias juga akan banyak diragukan, bahkan tidak akan diterima dan dipercayai oleh masyarakat mengingat makin banyak masyarakat yang tidak percaya distrust kepada Polri," kata juru debat BPN Prabowo-Sandi, Sodik Mudjahid, saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).

Di sisi lain, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) sebelumnya telah menyatakan menerima adanya tawaran untuk menjadi anggota tim pencari fakta terkait kerusuhan 21-22 Mei yang dibentuk Polri. Namun tawaran itu ditolak sebab Komnas HAM ingin tetap menjaga independensi.

"Yang lain adalah sebagai respons juga, kami ditawari untuk jadi anggota tim pencari fakta kepolisian dan ini sudah nyebar di mana-mana. Sikap kami menolak untuk bergabung dengan TPF yang dibentuk polisi. Kami ingin mempertahankan independensi kami. Meskipun tentu saja untuk mencari keterangan, segala macamnya, mencari info seperti tadi yang tuntutan yang disampaikan, memanggil kapolri dan lain sebagai macam, kita juga akan koordinasi dengan kepolisian," kata Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Anak Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load