KPU Terangkan Polemik Ma‘ruf Amin Sebagai Cawapres dan Dewas Bank Syariah

Selasa , 18 Juni 2019 | 12:26
KPU Terangkan Polemik Ma‘ruf Amin Sebagai Cawapres dan Dewas Bank Syariah
Sumber Foto: Satryo Yudhantoko.
Ali Nurdin saat membacakan jawaban atas permohonan pemohon di gedung Mahkamah Konstitusi.
JAKARTA - Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ali Nurdin menjawab gugatan tim hukum paslon 02 terkait polemik status Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin, yang masih aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.
 
KPU, kata Ali, menilai hal tersebut tidak melanggar syarat pencalonan diri Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Sebab, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah bukan termasuk dalam BUMN. Ia mendasarkan pada dalil hukum Pasal 1 ayat 1 Tahun 2013 tentang BUMN. 
 
"Dalam kasus ini kedua bank yang dimaksud tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN," kata Ali dalam persidangan PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).
 
Ali kembali memperkuat bantahannya dengan merujuk pada Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah. 
 
"Kedudukan hukum Dewan Syariah bukan pejabat yang berbeda dengan pihak komisaris direksi pejabat dan karyawan bank syariah. Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon wakil presiden atas nama Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai pengawas syariah dari PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri," dia menambahkan. (ryo)
KOMENTAR

End of content

No more pages to load