Komnas HAM: Penyiksaan di Lapas dan Rutan Masih Terjadi

Selasa , 25 Juni 2019 | 19:07
Komnas HAM: Penyiksaan di Lapas dan Rutan Masih Terjadi
Sumber Foto SH/Satryo Yudhantoko
Diskusi Stop Penyiksaan di Komnas HAM.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menemukan praktik penyiksaan di sejumlah lembaga permasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan) di Indonesia. Kondisi itu bertolak-belakang dengan program pemerintah yang telah meratifikasi konvensi internasional untuk mencegah penyiksaan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam acara diskusi bertajuk "Stop Penyiksaan Ditempat Pencerabutan Kebebasan" di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Ia mengatakan, hingga kini masih ada bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya serta merendahkan martabat yang terjadi di tempat-tempat penahanan di Indonesia.

Dia menyatakan, Komnas HAM dibantu Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman RI serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memantau bentuk penyiksaan yang masih terjadi selama 2011 hingga 2018.

Penyiksaan di Lapas dan Rutan disebabkan kapasitas sel yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan. Selain itu, minimnya pelayanan kesehatan di lapas, alokasi anggaran yang minim bagi warga binaan, jumlah petugas yang tak memadai terhadap jumlah tahanan, menjadi masalah lain yang menjadi bagian dari bentuk penyiksaan terhadap narapidana.

Sandrayati juga menyoroti perlakuan tidak manusiawi di panti sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan penyandang disabilitas mental. "Kita belum lupa seseorang di Papua yang diperiksa dengan ular. Itu jelas bentuk penyiksaan," katanya.

Komnas HAM, lanjut Sandrayati mengingatkan bahwa Indonesia telah ikut meratifikasi Convention Against Torture (CAT) melalui UU Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan langkah lainnya untuk mencegah aksi penyiksaan.

"Jadi PR (Pekerjaan Rumah) besar kita semua, bagaimana kita bisa mengubah sistem yudisial kita. untuk tidak begitu mudah menghukum dengan sekadar memenjarakan. Tetapi bagaimana proses para pelaku pidana atau tersangka pidana diperlakukan secara manusiawi. dan ada proses yang lebih mendorong agar mereka menjadi lebih baik, bukan penyiksaan," dia menambahkan.(ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load