Terungkap di Tipikor, Rommy Sebut Kode "B1" untuk Menag Lukman

Rabu , 26 Juni 2019 | 21:45
Terungkap di Tipikor, Rommy Sebut Kode
Sumber Foto Dok/Ist
Lukman Hakim Saifuddin

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan sebutan untuk Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Kode untuk Lukman adalah "B1".

Hal itu terungkap di persidangan kasus suap pengisian jabatan Kementerian Agama dengan terdakwa Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Awalnya Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir menanyakan soal kode panggilan Rommy untuk Lukman Hakim. Rommy pun menjawab sejumlah kode-kode panggilan untuk Lukman."Kadang Pak Menag, kadang Pak Menteri, kadang-kadang mas, kadang-kadang B1, B1, kalau membahasakan kepada orang lain kadang-kadang saya pakai B1," kata Rommy.

Jaksa pun kembali bertanya maksud dari kode B1 itu. Rommy menjawab bahwa B1 itu adalah singkatan dari 'Banteng 1'. Istilah itu keluar lantaran Lukman Hakim berkantor di dekat Lapangan Banteng, Jakarta Pusat."Banteng karena itu kan di Lapangan Banteng," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Haris menyuap anggota DPR yang juga Ketua Umum PPP Romahurmuziy berupa uang sebesar Rp325 juta.

Suap itu diduga sebagai imbal jasa atas pengangkatan Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur (Jatim).

Dalam dakwaan, jaksa juga menyebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai pihak yang turut menerima uang terkait jual beli jabatan ini."Terdakwa memberi uang karena Muchammad Romahurmuziy alias Rommy dan Lukman Hakim Saifuddin melakukan intervensi baik langsung maupun tidak terhadap proses pengangkatan terdakwa sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur," ujar jaksa Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Lukman turut menerima uang sebesar Rp70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp50 juta dan Rp20 juta.

Atas perbuatannya, Haris didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load