Gubernur Kepri Nurdin Basirun Juga Terima Gratifikasi Rp 826 Juta

Kamis , 11 Juli 2019 | 22:10
Gubernur Kepri Nurdin Basirun Juga Terima Gratifikasi Rp 826 Juta
Sumber Foto Dok/Ist
Basaria Pandjaitan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun tidak hanya menerima suap, tetapi juga gratifikasi. Untuk sangkaan suap, KPK menduga Nurdin menerimanya terkait izin reklamasi.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan hal itu dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019) malam.

"Dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan," ujarnya.

Nurdin diduga menerima suap dari pengusaha bernama Abu Bakar. Jumlah suap yang diduga diterima Nurdin yaitu sebesar SGD 5 ribu dan 45 juta pada 30 Mei 2019 dan sebesar SGD 6 ribu pada 10 Juli 2019. Bila dijumlahkan dalam pecahan rupiah maka totalnya sekitar Rp 159 juta.

Dalam praktiknya, Nurdin diduga dibantu Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri dan Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Edy diduga menjadi perantara suap dari Abu Bakar ke Nurdin.

Sedangkan untuk dugaan gratifikasi KPK menduganya dari temuan uang di rumah Nurdin. Uang dalam berbagai pecahan mata uang itu ditemukan KPK dalam tas yang totalnya lebih dari Rp 666 juta, dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

- SGD 43.942 (Rp 456.300.319,3)
- USD 5.303 (Rp 74.557.528,5)
- Euro 5 (Rp 79.120,18)
- RM 407 (Rp 1.390.235,83)
- Riyal 500 (Rp 1.874.985,75)
- Rp 132.610.000

Dalam kasus itu KPK menetapkan 4 tersangka. Gubernur Kepri Nurdin Basirun; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, Edy Sofyan; dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri, Budi Hartono ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap. Sedangkan Abu Bakar sebagai swasta ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberi suap.

Nurdin disangkakan menerima suap dan gratifikasi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Edy dan Sofyan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Abu Bakar sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load