Capim KPK Nawawi Kritik KPK Tidak Punya SP3

Rabu , 11 September 2019 | 14:09
Capim KPK Nawawi Kritik KPK Tidak Punya SP3
Sumber Foto Detik.com
Nawawi Pomolango

JAKARTA - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Nawawi Pomolango mengkritik keras keberadaan Pasal 40 Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Dia menyinggung pasal tersebut telah membuat nasib tersangka kasus korupsi seperti RJ Lino terkatung-katung.

Pasal 40 itu mengatur tentang KPK yang tidak diperkenankan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam suatu perkara korupsi.

Menurut Nawawi, pasal ini sangat merugikan para tersangka yang kasusnya banyak jalan di tempat. Ia mencontohkan pernah bertemu seorang tersangka yang kasusnya tak kunjung selesai.

"Saya sudah muter empat pengadilan mutasi, dia (tersangka) bilang 'Pak Hakim perkara saya belum selesai. Saya masih tersangka sampai saat ini'. Jadi enggak tahu ditetapkan orang tersangka tapi terus terombang ambing status tidak jelas," kata Nawawi saat fit and proper tes di Komisi III DPR, Rabu (11/9/2019).

Nawawi beranggapan harusnya KPK bisa mengeluarkan SP3 jika tak mampu membuktikan seseorang terkena pidana. Tidak ada SP3 di KPK hanya akan menghambat karier dan hidup serta keluarga dari tersangka yang kasusnya masih jalan di tempat."Kalau you cari orang punya salah jangan gantung orang sampai mati. Dia terus tersangka tapi dia punya anak istri dan jabatannya," katanya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Nawawi mengaku sempat mencari alasan KPK tidak bisa menghentikan sebuah kasus. Dari sejumlah pernyataan yang ia kutip, Nawawi tak menemukan satu pun alasan mendasar KPK tak bisa menerbitkan SP3."Saya baca pernyataan Indriyanto Seno Adji hal itu. Jawab beliau itu hanya sekadar pembeda lembaga penegak hukum lain. Ditambah dengan Prof Romli Atmasasmita menyebutkan untuk karakteristik pembeda," tuturnya.

"Jadi saya berani bilang Pasal 40 ini dijelmakan dibuat dengan tanpa dasar pertimbangan filosofi hukum," dia menegaskan.

Padahal menurut Nawawi, KPK bekerja dengan azas kepastian hukum. Namun pada kenyataannya, karena tidak memiliki kewenangan untuk SP3, KPK malah jadi menggantung nasib sejumlah tersangka. Contohnya RJ Lino."Ini berirama dengan azas kepastian hukum. Seseorang harus diberikan kepastian hukum keadilan. Jangan lagi ada RJ Lino RJ Lino yang baru," dia menambahkan.

RJ Lino merupakan mantan Direktur Utama PT Pelindo II yang tersandung kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) pada tahun 2010. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2015. Empat tahun berlalu kasus ini masih jalan di tempat.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load