DPR: Pembentukan TGPF Kerusuhan 22 Mei Tunggu Penjelasan Kapolri

Rabu , 12 Juni 2019 | 22:25
DPR: Pembentukan TGPF Kerusuhan 22 Mei Tunggu Penjelasan Kapolri
Sumber Foto Dok/Ist
Asrul Sani
POPULER
Besok Putusan MK, Wiranto: Masyarakat Tenang Karena Aparat Siaga Maksimal Tiba di Jakarta, Prabowo Langsung Gelar Pertemuan dengan Sandi Besok Wiranto, Panglima TNI Hingga Kapolri Pantau Putusan MK Hari Ini Prabowo Tiba Kembali di Tanah Air Moeldoko: Ada yang Belum Bisa Terima Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo

JAKARTA - Pembentukan panitia khusus (pansus) atau tim gabungan pencari fakta (TGPF) seputar kerusuhan 22 Mei lalu perlu menunggu penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Komisi III DPR.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Ia mengatakan, realiasasi terhadap usulan itu sebaiknya dilakukan setelah Komisi III DPR melaksanakan fungsi pengawasan, yakni lewat rapat kerja dengan Kapolri guna meminta penjelasan terkait kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 22 Mei.

"Seharusnya pansus itu diusulkan [atau] digodok setelah rapat kerja pengawasan, ternyata tidak berhasil untuk mengungkap semunya. Enggak puaslah dengan jawaban Kapolri, ini Kapolri saja belum kami undang untuk menyampaikan penjelasan, kenapa langsung usul pansus," katanya.

Ia berharap seluruh rekan-rekannya di Komisi III memanfaatkan momentum rapat kerja dengan Kapolri nantinya untuk mendalami dan mengevaluasi seluruh jawaban yang disampaikan oleh Kapolri beserta anak buahnya nanti.

Menurutnya, setelah rapat kerja dengan Kapolri nanti baru akan dievaluasi terkait kebutuhan pembentukan pansus atau TGPF."[Nanti] didalami betul dan kemudian kita evaluasi apakah jawaban Kapolri atau pemimpin Polri yang lain itu sudah cukup memuaskan atau belum atau ada hal-hal lain yang enggak terjawab. [Kemudian] yang enggak terjawab itu nanti kita sikapi dengan TGPF, pansus, atau dengan yang lain," ucapnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Arsul mengaku tidak menafikan TGPF. Namun, pihaknya sebaiknya memberikan ruang bagi pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut, seperti terkait penyebab jatuhnya korban jiwa yang tertembak peluru tajam."Polisi belum menyampaikan soal korban, kenapa kok ada yang meninggal dengan peluru tajam, apa hasil penyelidikan. Itu kita ungkap dulu," tuturnya.

Di sisi lain, Arsul menyarankan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan sendiri. Manurutnya, Komnas HAM harus turun tangan karena muncul dugaan pelanggaran HAM di tengah kerusuhan 22 Mei lalu."Ini menyangkut dugaan pelanggaran HAM, kenapa enggak kita dorong saja ya soal ini ke Komnas HAM untuk juga lebih aktif," politikus PPP itu menambahkan.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load