IPR Kritik Mendagri Soal Pilkada Langsung

Selasa , 19 November 2019 | 12:43
IPR Kritik Mendagri Soal Pilkada Langsung
Sumber Foto Kompas.com
Ilustrasi

JAKARTA--Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengritik pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tak menginginkan pemilihan kepala daerah (Pilkada).  Alasan Mendagri, biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui  langsung, sangat tinggi.

Ujang mengakui Pilkada langsung memang berbiaya mahal dan besar dan berdemokrasi secara langsung memang berbiaya mahal. Walau berbiaya mahal, Pilkada langsung masih merupakan jalan terbaik demokrasi.

"Karena rakyat bisa langsung memilih calon kepala daerah yang didukung dan disukainya,"kata Ujang kepada rri.co.id, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Sedangkan Pilkada tidak langsung, menurutnya tidak akan mengurangi jumlah biaya yang dikeluarkan para calon kepala daerah. Namun calon kepala daerah tetap akan membeli suara atau membeli kepala anggota DPRD dengan uang yang banyak juga.

"Ini kan yang rusak calon kepala daerahnya mereka semua mengelurarkan uang banyak hanya untuk menang. Apapun dilakukan termasuk melakulan money politics hanya untuk menang," terang Ujang yang juga Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).

" Seandainya mereka tak melalukan money politics pun tak masalah. Penegakan hukum politik uang juga lemah dan kacau balau. Jadi calon kepala daerah melakukan menoy politics tanpa takut dengan hukum, " tambahnya. 

Ujang menjelaskan jika Pilkada tidak langsung jadi dilaksanakan maka akan membajak suara rakyat. Menurutnya rakyat yang tadinya memilih langsung calon kepala daerah. Namun dengan Pilkada tidak langsung suaranya diwakili oleh anggota DPRD.

" Biasanya pilihan rakyat sangat jauh berbeda dengan pilihan para anggota DPRD," tegasnya.

Disisi lain, Ujang melihat Pilkada tidak langsung juga akan menumbuh suburkan oligarki dan dinasti politik. Pilkada langsung masih lebih baik daripada PIlkada tidak langsung. Agar Pilkada langsung kualitasnya meningkat maka harus ada perbaikan hukum.

"Perbaiki hukumnya. Mereka kan keluar uangnya banyak karena melakukan money politics. Tindak dan proses hukum," tegasnya.



Sumber Berita:rri.go.id

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load