Moeldoko: Ada yang Belum Bisa Terima Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo

Rabu , 26 Juni 2019 | 14:40
Moeldoko: Ada yang Belum Bisa Terima Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo
Sumber Foto Dok/Ist
Moeldoko

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan proses menuju rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto berjalan baik. Namun, ada pihak yang belum bisa menerima bila rekonsiliasi terjadi.

"Kami mensinyalir ada bahwa proses menuju rekonsiliasi telah berjalan dengan baik tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu, tidak bisa terima, masih memaksakan diri untuk turun ke jalan," katanya saat ditemui di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Ia mengatakan masyarakat Indonesia sangat menginginkan suasana di dalam negeri tetap kondusif. Dia mengatakan pemerintah sudah mengetahui pihak-pihak yang tak ingin terjadinya rekonsiliasi.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan pemerintah sudah mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan."Kami sudah tahu itu siapa-siapanya sudah tahu, kelompok-kelompok mana sudah kami mapping semua. Kami sudah mewaspadai apabila terjadi sesuatu, apabila terjadi sesuatu pada tanggal tanggal 27 atau setelah itu mudah-mudahan nggak, (kelompok) yang kami kenali (akan turun pada) 26, 27 ini, 26 sedikit ya, 27 ada massa agak-agak (banyak), mudah-mudahan nggak panas sih, kami udah siapkan diri dengan baik," tuturnya seperti dikutip detik.com.

Moeldoko memperkirakan massa yang akan turun ke jalan tak lebih banyak dibanding saat ada demo 22 Mei lalu di Bawaslu. "Mungkin nggak (lebih banyak dari 22 Mei) ya, tapi adalah pengerahan massa, ada pengerahan massa tapi nggak segede itu," katanya.

Ia mengingatkan kelompok yang akan demo untuk mematuhi hukum yang berlaku. Dia mengatakan aparat akan menindak tegas pelanggar hukum."Ini negara demokratis ya, mengedepankan hukum sebagai panglima. Jadi siapapun yang tidak patuh terhadap itu pasti akan hadapi persoalan hukum, apalagi melakukan hal yang sifatnya anarkis, nah untuk itu sekali lagi, bukan hanya pemerintah yang ingin suasana berjalan damai, tapi masyarakat Indonesia ingin semua persoalan pemilu diselesaikan dengan cara terhormat, bermartabat," ujarnya.

"Saya pikir hukum sebagai solusi terbaik, cara-cara jalanan adalah cara yang tidak diinginkan masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, ganggu aktivitas masyarakat, ganggu berbagai aktivitas yang secara akumulatif tidak produktif bangsa ini," Moeldoko menambahkan.

Sementara, soal rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo, Moeldoko mengatakan pembicaraan terus diupayakan. Dia mengatakan bentuk rekonsiliasi baru benar-benar bisa terlihat setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Terkait kemungkinan ada koalisi rekonsiliasi, Moeldoko mengatakan politik sangat dinamis. Namun, menurutnya, saat ini menyerahkan keputusan sengketa Pilpres ke MK adalah pilihan terbaik."Ya saya pikir kita semua sepakat ya bahwa langkah atau pendekatan menuju ke MK adalah pendekatan terbaik, untuk itu apapun hasilnya kita harus bisa menerima dengan baik," dia menambahkan.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load