Kasus Iklan PSI Dilimpahkan ke Polisi

Kamis , 17 Mei 2018 | 14:55
Kasus Iklan PSI Dilimpahkan ke Polisi
Sumber Foto kumparan.com
Ketua Bawaslu Abhan

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (17/5/2018) melimpahkan kasus iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diduga sebagai bentuk kampanye di luar jadwal kepada Mabes Polri.

"Sekjen dan Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sementara yang dilaporkan," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta.

Abhan juga membenarkan, laporan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada hasil pemeriksaan Bawaslu terhadap iklan PSI di Harian Jawa Pos, yang dimuat pada 23 April 2018.

Ia menjelaskan, petinggi PSI dilaporkan karena diduga sengaja melakukan tindak pidana kampanye di luar jadwal, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu."Ini saya sudah meneruskannya ke (Bareskrim) sini. Jadi sudah wilayah kewenangan penyidik polisi untuk melakukan tindak lanjut penyidikan," tuturnya seperti dilansir antaranews.com.

Dia menyampaikan polisi memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan laporan itu. Ia juga menambahkan, lembaga penyelenggara pemilu itu akan tetap mengikuti perkembangan kasus tersebut.

PSI memuat iklan "polling" di Harian Jawa Pos pada 23 April 2018 yang juga mencantumkan nomor urutnya pada Pemilu 2019 serta logo partai. Pemasangan nomor urut dan logo tersebut diduga memuat unsur citra diri partai, sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kasus dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan partai pimpinan Grace Natalie tersebut dilimpahkan ke Bawaslu pada Kamis (3/5/2018).

Bawaslu hingga kini telah mengumpulkan keterangan dari pihak Jawa Pos, Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum, serta PSI terkait persoalan iklan tersebut. Bila terbukti melakukan kampanye di luar jadwal maka PSI terancam dikenai hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta, sebagaimana diatur pasal 492 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KOMENTAR