IPW Minta Polri Independen Pada Pilkada 2018

Minggu , 24 Juni 2018 | 16:00
IPW Minta Polri Independen Pada Pilkada 2018
Sumber Foto Dok/Ist
Neta S Pane

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk independen pada Pilkada 2018 karena beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan.

"Kapolri Jenderal Tito Karnavian sepertinya perlu menegaskan kembali sikap Polri yang independen pada Pilkada 2018," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Menurut dia, meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengampanyekan pasangan calon tertentu, aksi ketidaknetralan polisi masih saja terjadi.

IPW mencatat pada tanggal 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke Polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian pada Pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi, ada oknum anggota DPR ikut-ikutan memengaruhi ketidaknetralan tersebut.

Akibat ketidaknetralan polisi itu, kata dia, warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya sebab warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum kepolisian pada pasangan calon tertentu.

"Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga demokratisasi di daerah itu.  Melihat situasi ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantara perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu," katanya.

Tidak hanya di Tapanuli Utara, lanjut dia, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah, yaitu pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPD PDIP dan tim sukses pasangan calon tertentu di Tanjungpinang."Memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi pada Pilkada 2018. Untuk itu, Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," ujarnya.

Ia menyatakan isu ketidaknetralan polisi bukanlah yang pertama terjadi karena pada Pemilihan Umum Presiden 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak.

Sejumlah kasus partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah polsek dan polres. IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga Pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar."Namun, masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di Pilkada 2018," tuturnya.

Untuk menertibkan ulah oknum-oknum tersebut dan untuk menciptakan Pilkada 2018 yang damai, kata dia, Kapolri perlu menekankan kembali netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada pasangan calon tertentu.(pr/nm)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load