KPU Dukung Penegakan Hukum

Selasa , 13 Maret 2018 | 11:15
KPU Dukung Penegakan Hukum
Sumber FotoGatra
Komisioner KPU Wahyu Setiawan

JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib. "Sikap KPU RI jelas mendukung proses penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum di negeri ini," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan, Selasa (13/3/2018).

Wahyu mengatakan permintaan penetapan status hukum dilaksanakan setelah pilkada merupakan permintaan Pemerintah. KPU tidak memberikan pendapat atau masukan terkait proses hukum yang sedang berjalan. "Pandangan terkait penundaan proses hukum setelah Pilkada Serentak 2018 selesai adalah sepenuhnya pandangan Pemerintah. Sehingga jelas tidak benar apabila ada informasi atau opini bahwa Ketua KPU RI menyampaikan pendapat terkait proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh KPK," katanya.  

Dia menampik kabar akan ada pertemuan antara KPU dan KPK, terkait penundaan status hukum tersebut. KPU tidak akan mencampuri proses hukun yang dilakukan oleh KPK. "Tidak benar (ketua KPU akan betemu dengan ketua KPK). KPU tidak akan mencampuri proses hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum," tandas Wahyu.

Sebelumnya Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta sebaiknya KPK menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah. Wiranto dikutip media bahwa pihaknya sudah berbicara dengan Jaksa Agung dan KPU mengenai masalah ini.

PAN Tolak

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III dari F-PAN Mulfachri Harahap menyatakan fraksinya justru menganjurkan KPK untuk mempercepat proses hukum kasus yang menjerat--atau akan menjerat--calon kepala daerah.

"Justru menurut saya, mungkin baik kalau KPK justru mempercepat, bukan malah menunda, menimbulkan ketidakpastian, menciptakan spekulasi yang merugikan orang-orang yang dispekulasikan terlibat dalam kasus-kasus hukum tertentu. Jadi menurut saya semakin cepat semakin baik ya," ucap Mulfachri  seperti dikutip detikcom.

Menurut Mulfachri, semua kasus hukum yang sedang ditangani KPK dan melibatkan calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2018 harus segera diungkap. Ini agar masyarakat mendapat kesempatan memperoleh pemimpin yang baik dan tidak bermasalah di kemudian hari.

"Coba bayangkan apabila masyarakat sudah memilih pasangan si A, kemudian yang menang dalam pilkada, beberapa saat setelah diumumkan sebagai pemenang, KPK menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, (padahal) memang kasusnya sudah ditangani sejak lama. Justru itu akan menimbulkan persoalan baru menurut saya," ujar Mulfachri lagi.



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR