Catat! Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Minggu , 01 Juli 2018 | 20:40
Catat! Eks Koruptor Dilarang Nyaleg
Sumber Foto tribunnews.com
Ketua KPU Arief Budiman

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Aturan ini ditetapkan Sabtu (30/6/2018) dan ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman, Minggu (1/7/2018).

Dalam pasal 7 ayat 1 g dan h disebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Meski demikian PKPU membolehkan mantan narapidana tersebut mencalonkan diri dalam pemilihan, namun dengan syarat mengumumkan kepada publik terkait status pemidanaan dirinya.

Aturan itu tertuang dalam pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, "persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g dikecualikan bagi: (a) mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan (b) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Ketua KPU Arief Budiman seperti dikutip cnnindonesia.com mengatakan, pihaknya sudah merasa cukup mengkaji aturan tersebut. Sehingga kini aturan tersebut perlu dipublikasikan kepada publik.

Setelah ini, PKPU tersebut akan dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan sebagai aturan yang berlaku.

Meskipun demikian, kata Arief, bukan berarti aturan tersebut tidak bisa diubah. Bagi pihak-pihak yang mempersoalkan peraturan ini bisa melakukan upaya-upaya hukum. Misalnya, mengajukan gugatan atau uji materi terhadap aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

"Jadi sebetulnya, apa yang dilakukan sekarang, bukan menjadi mati dan tidak bergerak, tidak. Ruang itu masih ada Melalui MA bisa, melalui KPU melakukan revisi bisa, jadi masih ada ruang. Tapi sampai hari ini, kami memandang PKPU itu sudah cukup," kata Arief di KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/7/2018).

 Aturan terkait boleh atau tidaknya mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg diwarnai polemik yang cukup panjang. Bahkan sebelumnya draf PKPU sudah dikirimkan ke Kemenkumham tapi justru dikembalikan karena aturan tersebut.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load