Jimly: “Trasehold” Nol Persen Lebih Baik  

Kamis , 12 Juli 2018 | 15:30
Jimly:  “Trasehold” Nol Persen Lebih Baik   
Sumber Foto antarafoto
Jimly Asshiddiqie

JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie setuju dengan perubahan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Trasehold) menjadi "Nol Persen". Ia menyatakan hal itu seusai diskusi bulanan yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Kamis, (12/7/2018).

Menurut dia, ambang batas tersebut berakibat politik transaksional."Makanya mestinya nol persen itu lebih baik sehingga tidak membuat kegiatan ini menjadi pragmatis dan transaksional, ndak sehat untuk membina kepemimpinan bangsa dan negara," ucapnya.

Jimly menambahkan, penetapan 20 persen ambang batas tidak tepat. Karena ada kesulitan yang akan dihadapi masyarkat untuk menyampaikan gagasan dan pilihannya.

"Tetapi kalau bisa mempertimbangkan dinamika baru. Ada kesulitan dihadapi partai dan tokoh-tokoh, padahal kita ini bangsa plural dan tidak bisa mengarahkan cepat kepada dua koalisi, karena memang desain konstitusi kita itu dua ronde pemilihan presiden itu," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan permohonan uji materil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta MK untuk menetapkan ambang batas presiden nol persen.

Bila gugatan tersebut dikabulkan maka masuk akal bagi Jimly dengan putusan sesudah pendaftaran capres cawapres 10 agustus 2018. Namun, pemberlakuannya tidak bisa digunakan pada proses pemilu saat ini.

"Meskipun dikabulkan ini hanya berlaku untuk 2024, sebab begitu pendaftaran di tutup. Pertandingan sudah dimulai, sama dengan pemain masuk lapangan, aturan bola jangan diubah lagi. Kalau pun berubah bukan untuk permainan sekarang," tuturnya.

Adapun jika belum dikabulkan, Jimly menuturkan dua kemungkinan lain. Pertama, di dalam putusan itu ada anjuran pertimbangan supaya kuantitas persentase ambang batas menjadi 10 persen.

"Sebagai anjuran saja atau bisa juga di dalam putusan bahwa ini dianjurkan misalnya putusannya dikabulkan dengan syarat. Syaratnya itu  dengan kewajiban menurunkan angka 20 persen terserah berapa. Kalaupun MK menolak ataupun mengabulkan masih ada beberapa kemungkinan variasi tapi selebihnya kita serahkan pada MK," dia menambahkan. (ryo)

KOMENTAR