Penyidik KPK Geledah Kediaman James Riady

Kamis , 18 Oktober 2018 | 09:35
Penyidik KPK Geledah Kediaman James Riady
Sumber Foto tempo.co
James Riady

JAKARTA - Penyidik KPK menggeledah kediaman bos Lippo Group James Riady. Proses penggeledahan dilakukan dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan suap pengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain kediaman James, KPK pun melakukan penggeledahan terhadap 4 lokasi lainnya hari ini. Sehingga total 5 tempat digeledah oleh penyidik KPK.

"Setelah lakukan penggeledahan di 5 lokasi sejak Rabu siang sampai tengah malam tadi, penyidik melanjutkan kegiatan tersebut ke 5 tempat lain hingga pagi ini," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Kamis (17/10/2018).

"Lima lokasi yang digeledah KPK tersebut di antaranya Apartemen Trivium Terrace Lippo Cikarang, rumah James Riady, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas Lingkungan Hidup, serta kantor Dinas Pemadam Kebakaran," katanya seperti dikutip kumparan.com.

Sebelumnya, penyidik KPK juga menggeledah lima lokasi lainnya dalam kasus ini. Lima lokasi itu di antaranya Kantor Bupati Bekasi, Rumah Bupati Bekasi, Kantor Lippo yang terletak di Matahari Tower Tangerang, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, serta kediaman dari Billy Sindoro.

Dari kelima lokasi tersebut, sejumlah uang dan dokumen yang terkait dengan pengurusan perizinan proyek Meikarta berhasil diamankan KPK.

Hingga pagi ini, KPK menyebut setidaknya total ada 10 lokasi yang telah atau tengah digeledah oleh KPK terkait proses penyidikan kasus ini.

Kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. Dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi selaku konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group.

Sementara pihak yang diduga penerima suap adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bekasi Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Kesembilan tersangka itu diduga terlibat suap pengurusan izin untuk mega proyek Meikarta. Komitmen fee untuk pengurusan berbagai perizinan di proyek Meikarta adalah Rp 13 miliar. Namun, diduga suap yang baru terealiasi sebesar Rp 7 miliar.

Meikarta merupakan proyek perusahaan properti PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk. Proyek itu dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

Kuasa hukum PT MSU, Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY), mengaku prihatin dengan praktik suap yang terjadi di dunia bisnis, khususnya dalam pengerjaan proyek Meikarta

KOMENTAR