Versi Setara Institute, Singkawang Kota Paling Toleran

Jumat , 07 Desember 2018 | 19:15
Versi Setara Institute, Singkawang Kota Paling Toleran
Sumber Foto cnnindonesia.com
Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

JAKARTA - Kota Singkawang, Kalimantan Barat dinilai sebagai kota paling toleran versi Setara Institute. Masuk dalam 10 besar kota paling toleran Kota Bekasi, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur.

Dari hasil Indeks Kota Toleran (IKT) 2018, Singkawang menduduki posisi pertama dengan skor 6,51. Disusul Salatiga diposisi kedua dengan skor 6.47.

Posisi selanjutnya berturut-turut Pematang Siantar 6,28, Manado 6,03, Ambon 5,96, Bekasi 5,89, Kupang 5,85, Tomohon 5,83, Binjai 5,83, dan Surabaya 5,82.

Direktur Riset Setara Institute Halili menjelaskan yang dimaksud kota toleran adalah kota yang memiliki beberapa atribut seperti regulasi pemerintah kota yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Atribut lainnya yaitu pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama rendah, dan kota itu dapat mengelola keberagaman identitas keagamaan.

Objek studi adalah 94 kota dari 98 kota yang ada di Indonesia. Terdapat empat variabel dan delapan indikator yang digunakan untuk mendapati hasil IKT 2018.

Empat variabel yang digunakan adalah regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, demografi agama. Dari hasil survei yang dilakukan, Bekasi pun mendapat skor setinggi 5,890.

Bekasi masuk dalam 10 besar kota paling toleran karena dinilai kuat dalam perencaaan pembangunan. "Regulasi pemerintah sama tindakan pemerintah. (Wali Kota) Rahmat Effendi itu punya tindakan yang kuat untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan toleransi di sana," ujarnya di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Halili mengatakan Bekasi telah maju pesat dalam hal kota toleran. Pasalnya Bekasi pernah berada di titik terbawah dalam konteks kota yang toleran. Namun dalam survei yang dilakukan sejak November 2017 hingga Oktober 2018, Bekasi justru mampu menunjukan perubahan.

Meski demikian, Halili tidak memungkiri jika masih terjadi konflik di Bekasi. Namun hal tersebut juga bergantung pada bagaimana cara kepala daerah menyelesaikannya.

"Tadi kan makanya ada peristiwa kalau tidak ada tindakan skornya pasti buruk. Kalau ada peristiwa tapi tindakan dari pemerintah itu progresif, kondusif untuk memulihkan, skornya tinggi," tuturnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Sementara itu Rahmat mengatakan pihaknya memang memaksakan untuk menjadi miniatur Pancasila di Indonesia. Dia juga belajar ke Manado bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama.

Dari data yang dimilikinya, Rahmat mengatakan 15 persen atau 360 ribu dari 2,7 juta penduduk Bekasi merupakan warga non muslim."Sembilan tahun lalu kami memaksakan kota ini harus jadi bagian miniatur Indonesia, Pancasila, maka terakhir sampai saat ini kami belajar ke Manado, kami bentuk majelis, sampai ke kelurahan, Alhamdulillah kota yang maju adalah kota yang memberikan masyarakat pengertian untuk hidup saling menghormati," dia menambahkan.

KOMENTAR