Menteri Basuki Belum Tahu Pejabat yang Kena OTT

Sabtu , 29 Desember 2018 | 04:45
Menteri Basuki Belum Tahu Pejabat yang Kena OTT
Sumber Foto okezone
Menteri Basuki Hadimuljono
POPULER
PDIP Bantah Isu Megawati Mundur dari Ketua Umum Melalui Kongres

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut satu-satunya celah korupsi bagi pegawai kementeriannya hanya pada proses lelang pengadaan barang dan jasa.

Kabar korupsi oleh pejabat Kementerian PUPR baru saja dihembuskan oleh Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/12/2018) malam.

Pada proses tersebut, biasanya para pihak yang mengikuti lelang akan berusaha agar bisa memenangkan tender dari kementerian untuk suatu proyek pembangunan.

"Logikanya, pengadaan barang dan jasa itu pasti kompetisi antar penyedia jasa, yang mengikuti lelang pasti ingin menang. Dia bisa lakukan segala cara, bukan saya menuduh, tapi itu logika, mungkin ada di situ," kata Basuki di kementeriannya semalam.

Basuki menjelaskan seluruh pekerjaan di PUPR didesain melalui pelelangan. Setiap tahun, menurut dia, ada sekitar 10-11 ribu paket pekerjaan yang dilelang. Tahun ini misalnya, terdapat 10.715 paket pekerjaan, dalam bentuk kontrak pengerjaan fisik maupun konsultan.

"Dalam pelaksanaan pengadaan barang, sebenarnya didampingi oleh aparat pengawas internal, dalam hal ini inspektorat jenderal. Jadi semua mekanisme, kami coba laksanakan sebaik-baiknya," dia mengungkapkan.

Meski memiliki asumsi itu, Basuki mengaku belum juga mengetahui proyek mana yang menjadi ladang aksi korupsi anak buahnya sesuai dengan dugaan KPK. Namun, ia menyebut lantaran dugaan lembaga antirasuah mengarah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka pengadaan barang dan jasa dipastikan untuk proyek air minum.

"Iya ini di bidang air minum, tapi proyek air minum ini puluhan, hanya salah satunya. Yang di Pejompongan itu seharusnya SPAM, penyediaan air minum, tapi di mana proyeknya, apa proyeknya, kami belum tahu," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Bersamaan dengan itu, ia juga belum tahu oknum mana yang dimaksud oleh KPK. Namun untuk memastikannya, ia mengaku segera meluncurkan Inspektorat Jenderal (Irjen) PUPR untuk berkomunikasi langsung dengan KPK. "Iya (Irjen ke KPK), malam ini, harus," dia menambahkan.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load