Nama Dahnil Anzar Muncul di Postingan Hoax 7 Kontainer Surat Suara

Jumat , 11 Januari 2019 | 17:40
Nama Dahnil Anzar Muncul di Postingan Hoax 7 Kontainer Surat Suara
Sumber Foto satryo yudhantoko
Kombes Argo Yuwono

JAKARTA - Polisi menemukan nama Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam postingan penyebar pertama hoax 7 kontainer surat suara tercoblos.

Akun twitter Dahnil di-mention atau dicolek oleh pelaku utama MIK (38) dalam postingan kabar hoax itu yang terdapat di akun Twitternya @chiecilihie80.

"Jadi ada di twitternya dia (MIK) itu ada @dahnilanzar di atasnya," kata Juru Bicara Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/1/2019).

Ia melanjutkan, mention ke akun twitter Dahnil berada di atas postingan tulisan yang dibuat sendiri oleh tersangka MIK.
Postingan MIK tersebut berbunyi:
“Harap ditindaklanjuti informasi berikut, di Tanjung Priok ada Tujuh kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos. Hayo Padi (Relawan Prabowo-Sandi) merapat. Pasti dari Tiongkok tuh.”

Karenanya, Argo menduga, maksud tersangka MIK melakukan mention ke Dahnil agar hal itu diketahui oleh BPN Prabowo-Sandi. Sebab, polisi juga mengetahui bahwa MIK merupakan pendukung paslon nomor urut 02 itu.

"Yang bersangkutan dengan maksud memberitahukan kepada para tim pendukung paslon 02 tentang info tersebut. Ini menurut keterangan tersangka seperti itu," dia menambahkan.

Dalam kasus ini, polisi sudah menangkap total lima orang tersangka. Di antaranya J, HY, LS, BBP dan yang terbaru adalah MIK. Kelimanya ditangkap dalam waktu yang berbeda-beda.

Namun, dari penangkapan dan pemeriksaan tersangka MIK, polisi mengamankan barang bukti berupa screen capture ostingan kabar hoax 7 kontainer surat suara tercoblos di akun Twitter @chiecilihie80.

Yang di dalamnya terdapat nama Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak dan foto screen capture whats Aap MIK yang memuat kabar hoax tersebut.

MIK dijerat dengan pasal 28 ayat 2 jo 45a ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik, dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda Rp 1 milyar. Kemudian juga pasal 14 dan 15 UU RI No 1 tahun 2006 tentang penyebaran berita bohong, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun atau paling lama 10 tahun.(ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load