BPN: Revisi Visi Misi Sesuai Arahan KPU

Jumat , 11 Januari 2019 | 20:48
BPN: Revisi Visi Misi Sesuai Arahan KPU
Sumber Foto satryo yudhantoko
Harryadin Mahardika menjawab pertanyaan awak media.
POPULER
PDIP Bantah Isu Megawati Mundur dari Ketua Umum Melalui Kongres

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanggapi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak revisi visi misi pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 itu.

Menurut Tim Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan BPN Prabowo-Sandiaga, Harryadin Mahardika, diubahnya visi misi tersebut lantaran diiarahkan oleh KPU. Karena itu, ia akan memperlihatkan bukti dari arahan KPU tersebut"Jadi revisi visi misi sesuai arahan KPU," kata Harryadin Mahardika, saat ditemui di Jalan Sriwijaya I No.35, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

KPU, disebut Harryadin menyampaikan arahan tersebut seusai pertemuan mereka, yang membahas tentang visi misi dan bersamaan dengan pemaparan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) oleh menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"Pak Bambang bilang, wahai timses kedua pasangan calon, kami dari Bappenas sudah membuat RPJMN tekhnokrasi untuk 2019-2024. Mohon ini dipelajari, karena nanti bapak-bapak yang membuat visi misi ini agar tidak salah ketika membuat program," sebut Harryadin meniru perkataan Menteri Bappenas.

Dari situlah, lanjut dia, ketua KPU mengatakan mengharapkan kalau kedua timses pasangan calon menyesuaikan visi misi paslonnya dengan RPJMN Bappenas."Jadi kalau itu dihilangkan oleh KPU, saya rasa memalukan sekali KPU, karena ada kredibilitas seorang menteri di situ yang dia permalukan," ujarnya.

Jika nantinya KPU mengelak tanggapan BPN, Harryadin menegaskan kalau pihaknya akan memperlihatkan sejumlah bukti terkait arahan KPU itu."Itu ya, itu beritanya ada, notulennya ada, saya yakin videonya semuanya ada," dia menambahkan.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan kalau pihaknya tidak akan menerima dokumen revisi yang diajukan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebab menurut dia, dokumen tersebut satu paket dengan dokumen pencalon paslon peserta Pilates 2019.""Kita sudah jelaskan ke mereka bahwa visi misi itu 'kan bagian dari dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran dan KPU kan dilarang menerima dokumen di luar masa pendaftaran," ujarnya saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (11/1/2019) siang tadi.(ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load