DPR Segera Bertemu Jokowi Bahas Soal Papua dan Papua Barat

Jumat , 23 Agustus 2019 | 09:54
DPR Segera Bertemu Jokowi Bahas Soal Papua dan Papua Barat
Sumber Foto Dok/Ist
Bambang Soesatyo

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Tim DPR Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan segera bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membahas peristiwa yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Bamsoet ingin wilayah tersebut kembali kondusif.

Bamsoet menyatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/08/19).

"Tim DPR RI Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang terdiri dari anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua dan Papua Barat sudah berkunjung ke Surabaya. Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua dan Papua Barat, mereka juga ingin berbagi pemahaman, sudut pandang, dan pemikiran dengan Presiden Joko Widodo untuk membuat Papua kembali stabil," katanya.

Ia menilai perlu ada upaya untuk menurunkan eskalasi di Papua dan Papua Barat. Aparat diminta bertindak tegas untuk segera mengusut pelaku,

"Sebagai seorang guru bangsa, Gus Dur telah mengajarkan kepada Bangsa Indonesia bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jika keadilan ditegakkan, perdamaian dengan sendirinya akan terwujud. Jangan biarkan peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang menjadi pemantik yang membuat perdamaian di Papua dan Papua Barat menjadi terganggu," tuturnya.

Dia menjelaskan, selama lima tahun ini kondisi di Papua dan Papua Barat relatif damai. Perhatian pemerintah pusat juga sangat besar dalam mendorong percepatan pembangunan di sana.

"Berbagai upaya sudah diakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Antara lain sampai dengan akhir 2018 lalu, pemerintah pusat telah membuka keterisolasian antardaerah dengan membuka jalan 3.103 km dari target 3.259 km di Papua dan 1.071 km yang sudah selesai di Papua Barat. Pembangunan dan rehabilitasi di 15 pelabuhan untuk mendukung distribusi barang dan kegiatan ekonomi, serta pembangunan bandara baru seperti di Werur dan Koroway Batu. Rasio elektrifikasi PLN juga sudah tembus 72,04 persen dari sebelumnya hanya 30,48 persen di 2013," Bamsoet menjelaskan.

DPR juga sudah melakukan berbagai diplomasi parlemen agar negara-negara dunia tidak salah persepsi dalam melihat Papua dan Papua Barat. Di antaranya adalah Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 23-24 Juli 2018 yang dihadiri 14 negara kawasan Pasifik. Serta, Pacific Exposition pada 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru, yang diadakan Kedutaan Besar Republk Indonesia untuk Selandia Baru.

"Anggota DPR RI juga aktif membangun dialog dengan para tokoh politik luar negeri untuk meluruskan persepsi berbeda mereka tentang Papua dan Papua Barat. Kita sampaikan berbagai capaian pembangunan yang membuat Papua dan Papua Barat masa kini berbeda jauh dengan kondisi di masa lalu," katanya.

Bamsoet mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar masyarakat Papua dan Papua Barat bisa semakin maju. Perbaikan yang penting dilakukan salah satunya menyangkut manajemen pengelolaan dana otonomi khusus.

"Dari hasil kajian sementara Tim DPR RI Pemantau Otsus Papua dan Papua Barat, dana otsus yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahun manajemen pengelolaannya perlu diperkuat. Sehingga bisa lebih dirasakan langsung orang masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebagaimana amanah UU No.21 Tahun 2001, dana otsus harus difokuskan kepada empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemenuhan infrastruktur dasar," katanya.

Sebelumnya, Bamsoet telah bertemu dengan Laksama Madya TNI (purn) Fredy Numberi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sorong sekaligus seniman Edo Kondologit, dan mantan Anggota DPR Simon Patrice Morin pada Kamis (22/8/2019). Anggota DPD Sabam Sirait, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim DPR Pemantau Otsus Papua dan Papua Barat Fadli Zon dan Anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Barat Robert Kardinal juga hadir menemui Bamsoet.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load