PSI Nyatakan Penolakan Pin Emas Berlaku Secara Nasional

Minggu , 25 Agustus 2019 | 20:41
PSI Nyatakan Penolakan Pin Emas Berlaku Secara Nasional
Sumber Foto Cnnindonesia.com
Grace Natalie

JAKARTA - Walau dituding hanya mencari popularitas, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan, penolakan PSI terhadap pin berbahan emas tidak hanya berlaku di DKI Jakarta saja tetapi berlaku secara nasional.

Grace Natalie menyatakan hal itu di Jakarta, Minggu (25/8/2019)."Ini bukan hanya sikap PSI di DKI Jakarta tapi menjadi porsi dan komitmen kami," dia menegaskan.

Ia menjelaskan, pemerintah seharusnya irit terhadap sesuatu hal. Penggunaan pin berbahan emas, katanya, bisa diganti dengan bahan lain yang lebih murah.

Dia lalu mengungkapkan bahwa di dalam aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak ada kewajiban anggota DPRD untuk memakai pin berbahan dasar emas. Grace pun langsung menyinggung anggaran pin emas DKI Jakarta yang mahal.

"Buat kami uang Rp 1 miliar itu banyak. Belum lagi dikalikan di tempat-tempat lain. Saya rasa di tempat lain ada juga kok yang bukan emas. Kalau memang ini adalah sebuah kewajiban yang di standarisasi oleh negara, harusnya semua daerah sama dong," dia menambahkan seperti dilansir detik.com.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menuding PSI mencari popularitas dari isu pin berbahan emas. Grace mempertegas, irit bukanlah sebuah popularitas.

"Irit kok disebut mencari popularitas. Gimana nih. Kita ngirit kepada uang masyarakat. Ini tanggung jawab kita kepada konstituen masyarakat. Ini bukan pencitraan, bukan juga sekedar gimik. Semua hal bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, untuk uang masyarakat, apa dasarnya harus dibelanjakan emas 24 atau 22 karat. Itu (pin emas) tidak terkait produktivitas sama sekali. Kalau bisa di irit, kenapa engga," dia menyatakan.

Sebelumnya, PSI DKI Jakarta telah menolak pin emas anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut PSI, pengadaan pin emas untuk para anggota Dewan hanya menghamburkan uang.

"Bahwa PSI menyadari bahwa pin penting sebagai identitas jabatan anggota Dewan. Kami persoalkan adalah biaya ini. Kenapa emas? Kita hitung dari anggaran yang ada berarti pin senilai Rp 5 juta untuk dipakai," ucap Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).

KOMENTAR

End of content

No more pages to load