Surat Suara Tercoblos, Jokowi: Serahkan ke KPU dan Bawaslu

Jumat , 12 April 2019 | 14:36
Surat Suara Tercoblos, Jokowi: Serahkan ke KPU dan Bawaslu
Sumber Foto Dok/Ist
Presiden Jokowi
POPULER
Besok, PA 212 dan FPI Tetap Gelar Aksi di Sekitar MK Prabowo Disebut Menjadi Wantimpres di Pemerintahan Jokowi JK: Tidak Pantas Halalbihalal di Depan MK Hari Ini Prabowo Tiba Kembali di Tanah Air Moeldoko: Ada yang Belum Bisa Terima Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kasus surat suara tercoblos di Malaysia untuk dirinya adalah kewenangan penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa mencampuri urusan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen itu.

"Ingat ya ini urusan pemilu, urusannya KPU yang independen. KPU di luar negeri itu ada yang namanya PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri). Tidak ada urusan pemerintahan yang di sini, enggak ada," kata Jokowi, yang juga merupakan calon presiden nomor urut 01 itu, di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019).

Ia pun menyerahkan kasus penemuan surat suara pemilu 2019 yang tercoblos untuk dirinya di Malaysia ke Bawaslu dan kepolisian."Kita serahkan ke Bawaslu. [Pelanggaran] pemilu ini kan [kewenangan] Bawaslu. Kalau mekanisme pidana ya di polisi. Itu aja udah," katanya.

Selama proses pemeriksaan tersebut, Jokowi meminta agar tak ada lagi pihak yang meresahkan masyarakat dengan melakukan hal serupa."Dicek saja, investigasi, baik oleh Bawaslu atau kepolisian. Kalau ada yang dilanggar, Bawaslu bisa menindak, kalau ada pidananya, Polri harus tegas lakukan tindakan hukum. Supaya ini jadi pemilu yang jujur, adil, jangan meresahkan masyarakat dengan hal seperti itu," katanya seperti dilaporkan cnnindonesia.com.

Sebelumnya, Bawaslu meminta Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan seusai beredar video di media sosial penemuan surat suara tercoblos untuk paslon 01 Jokowi-Ma'ruf.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengonfirmasi kebenaran video itu. Ia menyebut surat suara itu ditemukan oleh PPLN Kuala Lumpur."Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia untuk sementara," katanya.

Fritz menyebut penghentian harus dilakukan sampai ada semua terbukti bahwa ada atau tidak ada tindakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load